Jakarta - Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia (APDI) menggelar diskusi publik bertema “Urgensi Keamanan Siber Nasional: Analisis Kasus Ransomware pada PDNS 2 di Surabaya” di kawasan Tendean Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2024).

Ketua Umum APDI, Akhmad Syarbini mengatakan acara diskusi ini dilaksanakan untuk membedah sekaligus mencari solusi terkait kasus pembobolan pusat data nasional.

“Saya berharap civil society tetap menjaga apa yang dialami oleh pemerintah. Kita juga perlu memberikan funishment kepada pihak yang tidak profesional,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Sekjen PP IA-ITB, Hairul Anas Suaidi berpendapat bahwa kemungkinan pemulihan data dalam kasus kebocoran pusat data nasional (PDN) sangat kecil.

“Prinsipnya yang harus diterapkan adalah sistem backup-nya. Karena jaminan tidak bobol itu tidak mungkin,” ujar Hairul.

Menurutnya, dalam ilmu IT terjadinya pembobolan ada tata caranya yaitu standar ISMS. Persoalannya standar tersebut belum diterapkan, apakah kurang anggaran atau salah orang?

“Intinya adalah utamakan pengamanan data, lalu pengamanan akses. Untuk pengamanan data harus dibackup dan ini ada teknologinya. Anggaran untuk ini tidak sebesar yang dipakai oleh Kemenkominfo,” tambahnya.

Pemerintah melalui Kemenkominfo sebagai penanggung jawab, tambahnya, sistem kerja yang dibagikan tugasnya ke pihak lain sangat berbahaya karena kemungkinan bisa bocor datanya.

“Saya berharap pemerintah mengambil tindakan. Pemerintah seharusnya dalam membangun tim seharusnya merekrut yang ahli, ” tutupnya.