SJKPK, Jakarta | Visi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Kelapa Sawit (BPDPKS) "Menjadi badan pengelola dana yang berperan dalam pengembangan kelapa sawit berkelanjutan  sebagai salah satu komoditas strategis indonesia" dengan Misi " Mengelola dan menumbuh kembangkan kelapa sawit secara profesional, transparan, akuntabel dan berkelanjutan untuk menjamin keberlansungan program Kelapa Sawit berkelanjutan sebagai bentuk peningkatan dan stabilitas komoditas strategis". Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tentang organisasi dan tata kerja badan pengelola dana perekebuna kelapa sawit.

Namun ironis, Visi dan Misi tersebut hanya formalitas belaka yang tidak mampu diwujud nyatakan dalam kinerja. Hal ini disampaikan Nurchalis Patty, SS Wakil Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggara  Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (LP3 NKRI).

Menurut Nurchalis, ketidak mampuan itu dibuktikan dengan ketidakmampuan BPDP-KS yang tidak profesional, transparan dan akuntabel dalam memberikan layanan dan jawaban  sesuai permintaan informasi yang diminta oleh INT LP3 NKRI.

“Iya pelayanan terkesan berbelit-belit sehingga menimbulkan opini bahwa adanya ketidakmampuan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit dalam menjalakan tugas dan tanggung yang telah diatur ketentuan yang ada.” Kata Nurchalis, Selasa (15/5) di Rawamangun, Jakarta Timur.

Bilamana direktur utama BPDPKS tidak sanggup lagi bekerja dengan baik, lanjut Nurchalis, “Mendingan sampaikan secara terbuka saja ke publik. Karena diduga kuat ada penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit tahun 2015 s/d 2018 yang terindikasi korupsi. “ Imbuhnya.

Meski begitu, dirinya mengaku LP3 NKRI tetap mengawal dan mengawasi prosedur pertanggung jawaban dana penelitian kelapa sawit, dana peremajaan kelapa sawit, dana promoi kelapa sawit, dana pelatihan sumber daya pekebun kelapa sawit.

“ Kami berharap agar direktur utama BPDPKS beserta jajarannya mampu menjalankan dan membuktikan kinerja yang baik dan benar dihadapan publik sebagai bentuk komitmen dan konsistensi  untuk mengelola dana perkebunan kelapa sawit secara profesional, transparan dan akuntabel.” Pungkasnya.
(NP)