,
BALI - Seorang warga (39) yang juga kelahiran Jakarta ini, kebingungan hingga pusing tujuh keliling lantaran akses jalan menuju rumahnya ditutup oleh...
Jakarta- Notaris Ngadino memutuskan akan maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tangerang sebagai bakal calon Walikota periode...
BALI - Kasus dugaan pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh seorang terapis pijat asal Buleleng, Bali bernama Ni Luh Putu Sudiarmi di...
Makassar, Suara Journalist KPK  Tim penyidik kejaksaan menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan perpustakaan...
Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe seakan tak henti-hentinya berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus yang membelitnya cukup...
Jakarta, Suara Journalist KPK Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Tak tanggung-tanggung,...
22 Maret 2018 | Dibaca: 1393 Kali
Jokowi Bagi-bagi Serfikat, Fahri : Presiden Jangan Rebut Tugas Lurah

SuaraJournalist-KPK.ID - Jakarta | Wakil ketua DPR, Fahri Hamzah menilai aksi presiden republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) yang membagi-bagikan dokumen atau sertifikat tanah melalui program nasional (Prona) kepada masyarakat beberapa waktu lalu sebagai bentuk pengambil alihan tugas seorang lurah.

Menurut Fahri, presiden sebaiknya mengurus politik untuk mengurangi monopoli kepemilikan tanah oleh kapitalisHal tersebut seperti ditulis pada akun Facebook fans page resmi Fahri Hamzah dengan membubuhkan tagar “Ngibul” dan “AsalBunyi”.

Berikut postingan fanspage Fahri Hamzah, seperti di kutip SuaraJournalist-KPK.ID dari akun tersebut, Kamis (22/3/2018) :

“ PRESIDEN JANGAN REBUT TUGAS LURAH
Bagi dokumen kepada masyarakat itu pekerjaan pelayanan publik oleh lurah - kepala desa - camat dan maksimal Pemda.

Presiden itu kerjaannya politik untuk mengurangi monopoli kepemilikan tanah oleh kapitalis.

Ternyata?

Kapitalis semakin merajalela menguasai tanah...termasuk tanah ulayat...koefisien pemilikan tanah makin timpang...1% orang kaya memiliki 80% tanah.

Jadi? Pekerjaan lurah dan Pemda diambil presiden dan pekerjaan presiden diambil kapitalis... Ada banyak #ngibul dan #AsalBunyi yang hanya sanggup dilakukan oleh pemerintah berkuasa.

Sebab penguasa punya seluruh perangkat untuk berdusta; mimbar, media, statistik, juru bicara, dan kaki tangan penguasa, semua jago dusta dan jago cipta fiksi dan beraneka rasa.

Lalu, bukannya kembali ke tengah untuk memenuhi janji dan mengurai kembali apa yang menjadi rencana awal, malah bermanuver keluar dan menciptakan wacana baru tentang sukses dan pembangunan.

Tapi sekali lagi, #Ngibul dan #AsalBunyi penguasa selalu nampak canggih.

Alat-alat #Ngibul dan #AsalBunyi ini mencipta legitimasi dan pembenaran; statistik, media, juru bicara, pengamat sewaan dan pejabat yang asal bapak senang.

Bikin fiksi dan cerita tentang kehebatan, kesederhanaan, kesungguhan, dan HOAX yang hanya sanggup diproduksi oleh kekuasaan.

Lebih parah dari itu, karena kekuasaan justru ingin menegaskan bahwa semua #Ngibul dan #AsalBunyi itu adalah satu-satunya kebenaran dan tidak boleh ada versi lain.

Kritik bukan saja dibungkam tapi ingin dikriminalisasi. Pejabat publik bukannya menjawab malah mengancam.

Padahal tugas masyarakat dan politisi yang berada diluar pemerintahan adalah kritik. Tugas yang didalam pemerintahan adalah memberikan penjelasan atas kritik dan pertanyaan.

Dinamika ini adalah untuk menjamin hilangnya #Ngibul dan #AsalBunyi serta Hoax dalam pemerintahan.

Inilah demokrasi kita hari ini. Harta paling mahal kita yang kita perjuangkan dengan segala daya upaya; darah, keringat dan airmata.

Segala fiksi #ngibul dan #AsalBunyi harus dilawan untuk kebaikan rakyat. Dan pemerintah punya ruang jawab paling besar. Pakailah! ... Lengkapnya di fahrihamzah.com #fh #fahrihamzah #indonesia “.
 
Belum satu jam artikel itu di posting, beragam tanggapan dari warganet pun bermunculan. Ada yang memberikan komentar bahkan membagikan dan adapula yang hannya memberi gtanggapan emoticon “ngakak”.

Apud Rajawali : Klau ngomongin tentang fungsi DPR juga tdk berfungsi,kerjanya cuma bagaimana tunjangan naik,fasilitas nambah,dan menjual dgn mengatas namakan rakyat

David Hariyanto : Lurah atau pun kepala desa nya nggak becus. Meski ada uang pelicinnya....baru selesai tu urusan ma....

Chau Khu Luthux : Ada pertanyaan bang. Para kapitalis menguasai 80% tanah bisa di urai sejak zaman presiden siapa aja?

Christo Igna : Trus anda kmn aja selama ini sebagai wakil rakyat knp harus presiden yg turun tangan.....

Wan Muhamad Moe : seharusnya begitu demi rakyat seluruh indonesia tidak perlu menunggu kunjungan presiden baru dapat akte atau dokumen tanah gratis.

Jimbonk : Nanggung amat pencitraannya..bagi bagi sertifikat tanah doang. Biar lebih afdol..pembagian ijazah anak sekolah dan mahasiswa dibuat acara seremonial dibagikan langsung bapak presiden...Khan pemilih milenial pelajar dan mahasiswa sangat besar lebih dr 50 persen pemilih

Agus Pmbs Pmbs : Kerja anggota DPR nyinyir di depan camera wartawan gitu

Ray Hamm : Presiden rasa lurah,,, hahaha
 
(bw-red)
 
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 -

Perwakilan Jawa Tengah
Omah Journalis.
Jl. Raya Pati - Jepara
Desa Payak Barat, RT. 09/RW III. Kec. Cluwak, Kab. Pati
Kode Pos 59157. Telp/WA. : 0878 1504 0283
>