Jakarta, SuaraJournalist-KPK.ID | Salah satu fungsi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah sebagai stabilitator harga-harga yang ada di pasar. Namun, jika ada beberapa BUMN yang tidak maksimal dalam melakukan usaha produksi atau bahkan terlilit hutang, maka hal ini tentu akan sulit menjual hasil produksi di bawah harga pasar sebagai upaya untuk menstabilkan.
Hal itu diungkapkan Anggota Komisi VI Bambang Haryo Soekartono saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Kementerian BUMN, Dirut PT Pengelola Aset, Dirut PT Pengelola Aset, Dirut PT Iglis, Dirut PT Merpati Nusantara, PT Penas, dan PT Kerta Kraft Aceh (KKA) di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (6/2) lalu.
“Saya agak prihatin dengan kondisi perusahaan-perusahaan yang ada, seperti pabrik KKA. Jadi memang mungkin pabrik KKA punya utang Rp 900 sekian miliar. Kalau kita lihat utang itu cukup besar. Apalagi listriknya tidak bekerjasama dengan PLN karena kondisi produktivitasnya terus menurun”, ungkap Bambang.
Ia menyarankan, untuk BUMN yang tidak bisa lagi diselamatkan lebih baik ditutup da tidak dijual. “Fungsi BUMN kan begitu,menstabilkan pasar baik dari sisi mutu, jumlah dan rupiahnya. Ini kalau sudah tidak mungkin ya lebih baik kenapa nggak BUMN ini ditutup. Ditutu Ya, tidak dijual karena dijual menurut saya kurang bagus”, sarannya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga memberikan tanggapan mengenai revitalisasi produksi yang akan dilakukan PT KKA sebanyak 135 ribu ton per tahun yang terpasang dengan kapasitas produksi yang hanya 100- ribu ton per tahun.
“kenapa nggak sekalian merivitalisasi sesuai dengan kepasitas produksinya menjadi 400 ribu ton per tahun. Apakah market bapak ini tidak bisa memaksimalkan sinergi dengan BUMN yang lain maupun sinergi dengan target yang dilakukan pemerintah saat ini. Dimana kita mengalami peningkatan pembangunan infrastruktur dari 300 Triliun menjadi 400 Triliun. Tentu hal ini membutuhkan banyak kertas dan ini menjadi peluang untuk target pasar,” pungkas pria dari dapil Jawa Timur I ini. (mbr/sc)