,
Menjadi tanggung jawab Direksi, menyajikan laporan keuangan yang sesuai prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum, merupakan kewajiban yang...
Aksi demonstrasi Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) di kantor pusat Bank Rakyat indonesia dan gedung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada 15...
Suarajournalist-kpk.id-Kubu Raya- Penyelenggara proyek jasa milik pemerintah perlu transparan di samping kualitas dan mutu di pertanyakan hasil...
Penggiat anti korupsi LSM Kampak Papua mendesak kepada Polda Papua agar secepatnya menetapkan tersangka dugaan korupsi anggaran Sentra Pendidikan...
Sepuluh Desa di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan bakal dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Wajo, atas dugaan...
SUARAJOURNALIST-KPK.ID | Jakarta-Salah satu tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan...
17 Maret 2021 | Dibaca: 221 Kali
DPRD Surabaya Apresiasi Jaminan Kesehatan Semesta oleh Wali Kota Eri Cahyadi untuk Warganya

Khusnul Khotimah, Ketua Komisi D DPRD Surabaya


 
 
Surabaya, Suarajournalist-kpk.id,  DPRD Surabaya mengapresiasi upaya wali kota Eri Cahyadi dalam memberi Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) bagi warga Kota Surabaya.

Ketua Komisi D bidang kesehatan dan kesejahteraan rakyat DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah usai menghadiri penandatanganan MoU antara Pemkot Surabaya dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Selasa (16/3/2021).

Dengan perjanjian ini, mulai bulan April, warga Surabaya cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan pengobatan secara gratis. Untuk meyakinkan kemudahan akses berobat, Khusnul juga membeberkan banyaknya rumah sakit yang telah menjalin kerjasama dalam upaya Universal Health Coverage ini.

"Alhamdulillah hari ini sudah dilakukan penandatanganan MoU yang kita tahu bahwa ini sebagai langkah cukup bagus dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang ada di kota Surabaya," kata Khusnul saat ditemui media sj-kpk.id

"Sudah ada lebih dari 50% rumah sakit baik milik pemerintah kota maupun milik swasta yang bergabung dan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya maupun dengan BPJS. Itu artinya bahwa aksebilitas kemudian proteksi keuangan dan kualitas cukup baik tersaji," jelas Khusnul Politisi dari fraksi PDI-P
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, wali kota Eri Cahyadi menyampaikan bahwa warga yang mengalami kesulitan dalam berobat tidak perlu lagi menunjukkan surat keterangan miskin.

"Ini dalam rangka pemerintah menghargai warganya. Masa ketika mau berobat kamu harus serahkan surat keterangan miskin dulu," ungkapnya.
"Ke depan, semua warga Surabaya ketika sakit cukup lihatno (lihatkan) KTP. Mulai bulan April, InsyaAllah langsung dilayani," imbuhnya.

Langkah ini ia tempuh untuk menjamin kesehatan warga Surabaya, apalagi di tengah masa pandemi Covid-19 sekarang ini warga mengalami kesulitan ekonomi.
"Situasi hari ini, mohon maaf yang kaya bisa tiba-tiba jadi miskin gara-gara sakit. Karena pandemi dia di-PHK nggak bisa bayar rumah sakit. Maka dengan upaya ini, APBD kembali pada rakyat. InsyaAllah di bulan April harus sudah berjalan," ujarnya.

Maka dari itu sebagai wakil rakyat dalam lembaga legislatif, DPRD Surabaya, Khusnul menyampaikan apresiasi dan mengajak warga Surabaya untuk tidak perlu khawatir soal kualitas layanan Jaminan Kesehatan Semesta. "Jadi tidak perlu khawatir soal kualitas dan proteksi keuangannya, tentunya menjadi bagian yang tidak terpisah dalam rangka pemenuhan derajat kesehatan masyarakat kota Surabaya ini," tutupnya. (B4M)
 
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>