,
Jakarta, Suara Journalist KPK | Pengaduan dugaan tindak pidana  keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Sekda selaku Atasan PPID...
Papua, SuaraJournalist-KPK | Menjelang 18 Tahun Otsus diberlakukan di Provinsi Papua, tidak efesien untuk mengatasi atau mengurangi berbagai...
Jakarta, Suara Journalist KPK - Sesuai prosedur sebelum dilakukan jual beli tanah PPAT menerangkan langkah - langkah dan persyaratan yang diperlukan...
Suarajournalist-kpk.id-Jakarta-Maraknya prilaku corrupt di tataran pejabat pemerintah semakin hari semakin memprihatinkan. Seakan Slogan Revolusi...
Sumenep, Suara Jurnalis KPK - KPK melakukan pengecekan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 37 pejabat di Provinsi Jawa Timur. Para...
Membuanan di dunia aktifis, Johan rumkorem meminta masyarakat ikut berperan penting untuk megawal Pemerintah daerah dan DPRP serta DPRD di...
05 Februari 2019 | Dibaca: 196 Kali
KEMENRISETDIKTI Gelar Acara Jalan Sehat Dan Dialog Interaktif Terkait Permenrisetdikti Nomer 55 Tahun 2018

Koran Suarajournalist-kpk-.id Jakarta– Seiring telah diluncurkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa, rupanya masih membatasi kehadiran organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) di lingkungan kampus.Menristekdikti Mohamad Nasir menggarisbawahi, kendati anggota OKP bisa menyampaikan gagasan kebangsaannya lewat Unit Kegiatan Mahasiswa Pembinaan Ideologi Bangsa (UKM PIB), namun komisariat OKP tetap tidak boleh berdiri di dalam kampus.

Apakah semua komisariat akan (berdiri) di kampus? Tidak. Yang kami buka, hanya ada satu organisasi yang dibentuk oleh rektor, yang keanggotaannya dari mahasiswa ekstra,” Jelas menristekdikti Prof Mohamad Nasir kepada awak media pada Selasa (5/2) di Kantor Kemristekdikti Jakarta, usai kegiatan Jalan Sehat dan Dialog Interaktif Permenristekdikti 55/2018 bersama Kelompok Cipayung.“Anggotanya ada dari HMI, PMII, GMKI, GMNI, PMKRI, dan organisasi mahasiswa lainnya yang memungkinkan bisa masuk,” jelasnya.

Indonesia sedang dihadapkan pada masalah radikalisme dan ekstrimisme. Dalam kesempatan itu, Nasir berharap kolaborasi antar organisasi ekstra mahasiswa dapat menguatkan wawasan kebangsaan. Adapun pengawasan dan pendanaan berada di bawah tanggung jawab rektor atau pimpinan perguruan tinggi.

Dalam kesempatan yang sama, Menristekdikti Mohamad Nasir juga mengatakan, lewat Permen 55/2018, anggota OKP bisa menyampaikan gagasan kebangsaannya lewat Unit Kegiatan Mahasiswa Pembinaan Ideologi Bangsa (UKM PIB). 

“Jangan sampai ada mahasiswa tidak mau menerima tentang kebangsaan,” tegas dia. Sementara Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemristekdikti Prof. Ismunandar mengatakan, sosialiasi Permenristekdikti 55/2018 terus dilakukan ke berbagai perguruan tinggi.

Upaya itu salah satunya dilakukan dengan cara mengundang wakil rektor perguruan perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS), serta Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti).“Sosialisasi juga tidak hanya lewat rakernas. Kami sampaikan di website, di lembaga layanan PT di daerah,”ungkap Ismunandar.
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>