,
SUARAJOURNALIST-KPK.ID |NTT- Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wainyapu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD),...
Jakarta, Suara Journalist KPK | Pengaduan dugaan tindak pidana  keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Sekda selaku Atasan PPID...
Papua, SuaraJournalist-KPK | Menjelang 18 Tahun Otsus diberlakukan di Provinsi Papua, tidak efesien untuk mengatasi atau mengurangi berbagai...
SUARAJOURNALIST-KPK.ID | Biak- Ketua  Umum Nasional LSM.KAMPAK Papua Dorus Wakum menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung RI yang mana...
Operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, pada Kamis malam (3/7/2020) turut menangkap ketua DPRD Kutai Timur, Encek U.R Firgasih. Encek...
Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) kembali menunjukkan Tajinya Kali ini KPK berhasil menangkap Bupati Kutai Timur Ismunandar dalam rangkaian...
14 September 2020 | Dibaca: 724 Kali
Hati-Hati, Camat dan Lurah di Surabaya Jangan Mainkan Anggaran untuk Pilwali 2020

SUARAJOURNALIST-KPK.ID | Surabaya-Komisi A  DPRD  Surabaya mengadakan rapat mengundang Camat dan Lurah se Kota Surabaya terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), Jumat (12/09/2020).
 
"Pembahasan pengajuan anggaran Kecamatan, Kelurahan maupun  Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan),  penggunaan anggaran tersebut untuk sarana dan prasarana atau pembelian barang antara lain komputer, terop, permakanan dan sebagainya." kata Ghofar Ismail Anggota Komisi A DPRD Surabaya.
 
Dalam penggunaan anggaran di kelurahan nantinya akan ada Tim APBD  untuk membantu cara melaksanakan penyerapan pengelolaan anggaran tersebut.
 
Komisi A DPRD Surabaya,  mengingatkan kepada Camat dan Lurah se Surabaya, agar berhati hati dalam melaksanakan Kegiatan anggaran APBD maupun anggaran PAK  di tahun 2020, dikarenakan bersamaan dengan pelaksanaan Pilkada Surabaya.jangan sampai dana tersebut disalah gunakan.
 
"Camat dan Lurah,  adalah peragkat Pemerintah (ASN) harus netral supaya Pilkada di Surabaya aman,  lancar dan bermartabat" ujar Ghofar.
 
Komisi A juga mengatakan bahwa dana untuk kampung tangguh sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) per Rukun Warga (RW) se Surabaya.
 
"Dana tersebut dari stimulan atau hibah, jadi dana kampung tangguh berbeda atau tidak ada kaitannya dengan penggunaan anggaran kelurahan, Sarana dan Prasarana (APBD,  PAK)" kata Ghofar Ismail.
 
Pengawasan penggunaan  pengelolahan anggaran di Kecamatan dan Kelurahan mengharap semua Eleman Masyarakan, Dewan, Camat dan Lurah harus sinergi  mengamankan kegiatan dana APBD maupun PAK Surabaya 2020, harap Ghofar.
 
Untuk itu ASN tidak perlu ragu untuk netral dan terus fokus bekerja sesuai tugas, pokok, dan fungsi, walaupun pada masa perhelatan Pilkada pada tahun ini.
 
Kemendagri bersama KemenPAN-RB akan terus menjaga netralitas ASN, demi menjaga ASN dari politisasi birokrasi sebagaimana dilansir dari detiknews (11/09/2020).
 
Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Camelia Habiba juga mengatakan  bahwa Camat dan Lurah jangan sampai menyalah gunakan jabatannya atau mal praktek, dalam penggunaan anggaran kecamatan dan kelurahan.
 
Untuk anggaran permakanan kecamatan dan kelurahan jangan sampai disalah gunakan dalam memontum Pilkada 2020 di Surabaya.
 
"Apabila mengetahui ASN dan ada bukti tidak netral Dewan akan melaporkan ke Inspektorat dan apabila pihak Inspektorat tidak memproses dewan akan melaporkan ke Mendagri,"  tegas Habiba. (B/SJ-KPK)
 
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>