,
Jakarta, Suara Journalist KPK | Pengaduan dugaan tindak pidana  keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Sekda selaku Atasan PPID...
Papua, SuaraJournalist-KPK | Menjelang 18 Tahun Otsus diberlakukan di Provinsi Papua, tidak efesien untuk mengatasi atau mengurangi berbagai...
Jakarta, Suara Journalist KPK - Sesuai prosedur sebelum dilakukan jual beli tanah PPAT menerangkan langkah - langkah dan persyaratan yang diperlukan...
Suarajournalist-kpk.id-Jakarta-Maraknya prilaku corrupt di tataran pejabat pemerintah semakin hari semakin memprihatinkan. Seakan Slogan Revolusi...
Sumenep, Suara Jurnalis KPK - KPK melakukan pengecekan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 37 pejabat di Provinsi Jawa Timur. Para...
Membuanan di dunia aktifis, Johan rumkorem meminta masyarakat ikut berperan penting untuk megawal Pemerintah daerah dan DPRP serta DPRD di...
26 Maret 2019 | Dibaca: 88 Kali
Kesbangpol DKI Jakarta Gelar FGD Terkait Diskusi Potret Kerawanan Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Pemilu Serentak 2019

Koran Suarajournalist-Kpk.id-Jakarta Potensi kerawanan pelaksanaan pemilihan umum pada 17 April 2019 sudah semakin nyata sehingga perlu segera diantisipasi secara bijak oleh penyelenggara pemilu, KPU (Komisi Pemilihan Umum) maupun Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Oleh karenanya Kesbangpol provinsi DKI Jakarta menggelar FGD Terkait Hal tersebut pada hari Senin 25 Maret 2019.

pelaksanaan pemilu kali ini berpotensi terjadi konflik jika tidak diantisipasi segera oleh penyelenggara pemilu. Apalagi pemilu 2019 ini dilaksanakan secara bersamaan antara pemilu presiden dan wakil presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ujar Ahmad Fachrudin sebagai pengamat politik dan Pemilu.

Ia menambahkan Jika saja petugas kurang cermat dalam menghitung hasil suara tidak tertutup kemungkinan akan terjadi masalah. Sementara itu Sidik Sabri sebagai presedium JADI DKI Jakarta mencontohkan, misalkan penghitungan hasil suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara) mendahulukan pemilihan presiden dan wakil presiden bisa saja begitu diketahui siapa pemenangnya maka para pendukung calon presiden dan wakil presiden yang kalah dapat dipastikan akan meninggalkan lokasi TPS.

Padahal perhitungan kertas suara untuk calon DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota belum dilakukan. Selain meninggalkan lokasi TPS, para pendukung calon presiden yang kalah dan tidak puas diprediksi melakukan keonaran dengan merusak kotak suara yang terbuat dari kardus. Akibatnya surat suara DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota rusak sebelum dihitung maka pemilu harus diulang sehingga menimbulkan biaya besar.

Ia juga mengingatkan penyelenggara pemilu di tingkat TPS menghitung hasil suara dimulai dari suara calon DPRD Kabupaten/Kota, terus DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD RI baru perhitungan surat suara calon presiden dan wakil presiden. Apalagi sesuai dengan aturan pelantikan dimulai dari DPRD tingkat Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD RI baru pelantikan presiden dan wakil presiden.

Selain itu ia juga mengingat kepada penyelanggara pemilu agar di sisa waktu, lebih konsen meningkatkan sosialiasi tentang informasi pemilu 2019 karena berdasarkan hasil pemantauan dan laporan dari masyarakat saat reses di sejumlah tempat ternyata masih banyak masyarakat yang belum tahu jika pemilu 2019 dilakukan secara serentak, yakni memilih calon presiden dan calon anggota legislatif

“Inilah yang harus diinformasikan ke masyarakat, biar masyarakat tahu jika pemilu kali ini tidak hanya memilih calon presiden dan wakil presiden tapi juga memilih calon legislative baik di tingkat daerah juga tingkat pusat,” katanya. Ia berharap kedepan pemilu yang akan digelar pada tanggal 17 april 2019 mendatang berjalan dengan aman dan lancar.
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>