,
SUARAJOURNALIST-KPK.ID |NTT- Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wainyapu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD),...
Jakarta, Suara Journalist KPK | Pengaduan dugaan tindak pidana  keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Sekda selaku Atasan PPID...
Papua, SuaraJournalist-KPK | Menjelang 18 Tahun Otsus diberlakukan di Provinsi Papua, tidak efesien untuk mengatasi atau mengurangi berbagai...
SUARAJOURNALIST-KPK.ID | Biak- Ketua  Umum Nasional LSM.KAMPAK Papua Dorus Wakum menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung RI yang mana...
Operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, pada Kamis malam (3/7/2020) turut menangkap ketua DPRD Kutai Timur, Encek U.R Firgasih. Encek...
Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) kembali menunjukkan Tajinya Kali ini KPK berhasil menangkap Bupati Kutai Timur Ismunandar dalam rangkaian...
12 September 2020 | Dibaca: 56 Kali
Kritik TV Menayangkan Orang-Orang Konyol dan Omong Kosong

SUARAJOURNALIST-KPK.ID | Surabaya-Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengkritik tayangan TV selama pandemi Covid-19  yang lebih banyak menyiarkan soal omong kosong, orang tertawa tidak jelas, serta orang-orang yang berakting konyol tidak jelas.
 
Akan lebih baik TV membantu masyarakat memulai revolusi pendidikan, karena Menteri Pendidikan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim saat ini tengah kebingungan melaksanakan efektifitas pendidikan di tengah pandemi Covid-19.
 
"Ini TV menyiarkan omong kosong, orang-orang  ketawa gak jelas dan orang-orang konyol akting gak kelas. Padahal lagi rugi TV-nya, mendingan bantu rakyat memulai revolusi pendidikan," kata Fahri dalam keterangannya, Sabtu (12/9/2020).
 
Fahri Hamzah lantas membandingkan kualitas penyiaran TV di Tanah Air dengan TV di negara maju. TV di negara maju, katanya, lebih menonjolkan sisi edukasi atau pendidikan. Sementara tayangan di TV Indonesia lebih banyak mengumbar aksi sadis, lucu, orang berjoget, atau kesedihan.
 
"Saya tuh nonton TV negara-negara  maju. Memang isi-nya pendidikan semua. Tapi TV kita isinya kalau gak sadis ya lucu, atau joget, atau sedih. Pagi diajar nangis,  malam diajar ketawa. Ampun deh pendidikan bangsa ku! Ini kan ada Corona! “ ujarnya.
 
Mantan Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menilai, ada kemubaziran dalam media pendidikan Indonesia. Sebab, semua izin frekuensi pada setiap TV diberikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
 
Sehingga di tengah masa pandemi dan krisis seperti sekarang, 'revolusi mental' tetap dapat dijalankan oleh TV melalui tayangan  yang mendidik, bukan diisi hal-hal yang tidak jelas dan konyol.
 
"Mubazir saja medium 'public education'  kita. Dan semua ijin frekuensi diberikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," katanya.
 
Seharusnya, Mendikbud Nadiem Makarim dalam membuat kebijakan bisa manfaatkan TV nasional maupun lokal untuk menyiarkan materi pembelajaran kepada peserta didik. Untuk konten pendidikannya, kata Fahri,  dapat diambil dari YouTube atau dicari di Google.
 
"Daring kan juga bisa pakai studio tv lokal. Ada lah caranya. Masak sih kita kehabisan akal," ujarnya.
 
Fahri kemudian menyoroti kebijakan Nadiem soal program kuota internet gratis hingga pembelian gadget atau gawai untuk peserta didik yang menjalani PJJ (pembelajaran jarak jauh) di masa pandemi Covid-19, dinilai tidak mendidik dan memboroskan anggaran negara.
 
Selaku Mendikbud, mestinya Nadiem  meminta lembaga penyiaran seperti stasiun TV untuk menyiarkan konten pendidikan hingga 50 persen.
 
"Pak Nadiem Makarim  yth, dari pada sampeyan sibuk beli gadget dan pulsa mendingan wajibkan semua TV untuk menyiarkan acara pendidikan sampai 50%. Layar Tv sudah ada di rumah penduduk tapi siarannya alamakkkk!" tegas Fahri.
 
Menurut Fahri,  mayoritas keluarga di Indonesia sudah memiliki TV daripada gadget dan kuota internet , yang bisa dimanfaatkan menjadi ruang belajar.  "Ayolah cerdas dikit (Mendikbud Nadiem Makarim, red) kenapa bikin kebijakan,"  tandas Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Ini.
 
Seperti diketahui, untuk mendukung sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau sekolah dari rumah yang berlangsung selama pandemi Covid-19 membuat kebijakan pembagian kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen.
 
Belakangan Kemendikbud tidak hanya menggelontorkan anggaran besar untuk kuota internet gratis bagi siswa yang terpaksa harus belajar daring, tetapi juga membolehkan sekolah membeli gawai, tablet atau alat komunikasi sejenis dan boleh dipinjamkan kepada siswa yang tak memilikinya.(B/SJ-KPK)
 
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>