,
Sungguh tragis Rekayasa Laporan keuangan yang terjadi pada BUMN dan  perusahaan terbuka (Tbk) yang listed dibursa saham seperti pada  PT....
Menjadi tanggung jawab Direksi, menyajikan laporan keuangan yang sesuai prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum, merupakan kewajiban yang...
Aksi demonstrasi Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) di kantor pusat Bank Rakyat indonesia dan gedung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada 15...
Jakarta, Suara Journalist KPK. Dugaan publik terhadap Rekayasa Laporan Keuangan BPD-NTT Tahun Buku 2020 yang disampaikan ketua umum LSM IIK Drs....
Ketua Umum Nasional Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi "LSM.KAMPAK Papua" Dorus Wakum angkar bicara soal kejahatan terstruktur,...
Sekjen LSM Kampak Papua, Johan rumkorem  kepada awak Media,  meminta Kapolri  Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo  segera...
13 November 2022 | Dibaca: 46 Kali
Pendekar Indonesia, ICSC Dan KOMPI Selenggarakan Diskusi Publik Dengan Tema Mencari Calon Pemimpin Nasional Ikthiar Mempercantik Keindahan Indonesia

Indonesia akan memiliki presiden dan wakil presiden baru pada 20 Oktober 2024. Pada tanggal tersebut, rencananya, presiden dan wakil presiden hasil Pemilu 2024 dilantik. Jadwal pelantikan itu telah ditetapkan dalam Rancangan Peraturan KPU terkait Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024.

Rancangan aturan ini disetujui oleh pemerintah dan Komisi II DPR RI bersama penyelenggara pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

Di akhir tahun 2022 ini manuver-manuver partai politik sudah terlihat. Manuver politik itu diprediksi akan berlanjut di tahun 2024. Terkait hal tersebut pendekar Indonesia, center for Society and Culture (ICSC) berkerjasama dengan Komunitas Milenial Peduli Indonesia (Kompii) menggelar diskusi publik.

Kali ini diskusi publik membahas diskusi publik dengan tema "mencari calon pemimpin nasional ikthiar mempercantik keindahan Indonesia". Acara tersebut dimoderatori oleh Dedy Mahendra, M.Bus. selaku praktisi startup, Dr. Hendrawan Saragi peneliti ekonomi dan pengembangan wilayah serta KH. Zahrul Azhar Asumta atau yang dikenal dengan Gus Hans selaku ulama/intelektual muda NU. Acara diskusi ini digelar pada hari Minggu (13/11/2024) melalui aplikasi zoometing. 

Gus Hans berpendapat bahwa pemilu 2024 nanti akan menjadi pemilu yang dapat dikatakan seru. Karena sudah memanas akhir tahun 2022 ini. Ada potensi apa yang terjadi di pemilu tahun lalu bisa terulang Misalnya terkait gesekan antar kerabat yang bisa mempengaruhi hubungan sosial. 

Oleh karenanya Gus Hans mengapresiasi acara seperti ini karena dapat menjadi wadah edukasi, pembelajaran dan diskusi antar masyarakat untuk "melek" politik. Sejauh ini Gus Hans menilai semua figur calon presiden nasionalis. 

Gus Hans berharap dalam pemilu kedepan tidak ada lagi paham radikal karena merupakan "racun" demokrasi dan tidak ada lagi politik kepentingan dan politik identitas. Kami ingin pemilu aman dan damai ungkapnya.

Sementara itu Dr. Hendrawan Saragi peneliti ekonomi dan pengembangan wilayah yang juga ketua Pendekar dalam paparannya menjelaskan bahwa ada tradisi yang menyedihkan telah berkembang di mana para pengambil kebijakan menghambat pemaparan yang cermat atas solusi-solusi dengan mengatakan bahwa hal itu  "tidak mungkin secara politis".

Ketika para pengambil kebijakan menyatakan dengan tegas bahwa sebuah proposal "tidak mungkin secara politis", menyiratkan bahwa itu harus ditolak semata-mata karena politisi tidak akan percaya bahwa mereka akan dapat membujuk pemilih atau mereka yang membiayai kampanye mereka untuk menerima proposal itu ucapnya.
Sikap yang diciptakan demikian cenderung menimbulkan pesimisme yang tidak beralasan tentang prospek kemajuan bangsa dan pada akhirnya menimbulkan ketidakindahan dalam berbangsa dan bernegara. 

Menurutnya permasalahan yang penting terkait keindahan di ekonomi politik salah satunya adalah tentang campur tangan pemerintah dalam ekonomi yaitu dengan membuat perusahaan pemerintah. 

Seperti kita ketahui bersama kondisi perusahaan milik pemerintah saat ini dapat dikatakan kurang sehat. Selain menjual aset produktifnya, sejumlah perusahaan pemerintah juga harus disuntik uang negara dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN). 

Pada tahun 2021, suntikan dana PMN kepada delapan perusahaan mencapai Rp76,30 triliun atau 80% lebih besar dari PMN 2020 yang sebesar Rp42,07 triliun. Pada 2022, suntikan PMN ke tujuh BUMN sebesar Rp38,48 triliun. Sementara pada 2023, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah menyetujui dana PMN yang diajukan sebesar Rp69,82 triliun, plus PMN non tunai sebesar Rp3,44 triliun kepada 10 perusahaan. 

Suntikan dana negara tersebut lebih besar dari sumbangan deviden yang diberikan perusahaan tersebut  kepada Negara. Pada 2020, perusahaan pemerintah membayar deviden sebesar Rp33 triliun dan pada 2021 jumlahnya menurun menjadi Rp29,5 triliun. Pada 2022 Rp39,7 triliun, dan pada 2023 menargetkan kontribusi BUMN sebesar Rp43 triliun. Di tahun 2021 utang perusahaan pemerintah ini mencapai Rp 1.537 triliun jelasnya.

Menurutnya sebagian besar perusahaan pemerintah ini adalah monopoli, dalam artian mereka memiliki pangsa pasar dominan atau 100% dari pasar. Pelayanannya dicirikan oleh layanan yang buruk atau harga yang sangat tinggi sehingga menghilangkan kesejahteraan konsumen. 

Bagaimana bisa menyediakan layanan yang buruk? Jawabannya dalam setiap kasus, pemerintah menggunakan kekuatan untuk memadamkan persaingan. Tidak ada lagi semangat seorang pengusaha tetapi hanya manajer toko, yang melakukan jual beli, membayar gaji pekerja, hutang, dan membayar bunga. Tidak ada pasar tenaga kerja karena gaji ditetapkan oleh pemerintah terangnya.

Pemerintah memberi tahu manajer toko apa dan bagaimana memproduksinya, dengan harga berapa dan dari siapa membeli, dan kepada siapa harus menjual dengan harga berapa. Pertukaran pasar tidak terjadi karena harga, upah, dan suku bunga ditetapkan oleh otoritas pusat.  Tidak ada pasar riil di mana sumber daya, bahan mentah, peralatan modal, tanah, dan ketrampilan tenaga kerja dapat dinilai dalam hal biaya peluang membentuk harga untuk kegunaan bagi orang-orang. 
Lebih lanjut ia menjelaskan dengan semakin banyaknya campur tangan pemerintah dalam aspek kehidupan ekonomi sehari-hari, masa depan bisnis setiap pengusaha sekarang bergantung pada apa, bagaimana, dan untuk siapa campur tangan politik diperkenalkan dan diamankan. 

Politik bukan pasar semakin menentukan nasib perusahaan swasta mana pun. Pengusaha merasa perlu untuk menumbuhkan kualitas kewirausahaan politik, bukan hanya sebagai pengusaha berorientasi pasar. Di negara dengan campur tangan seperti ini tidak lagi penting keberhasilan suatu perusahaan bahwa bisnis harus dikelola dengan cara yang memenuhi permintaan konsumen dengan cara terbaik dan paling murah. Jauh lebih penting bahwa seseorang memiliki koneksi  dengan otoritas politik sehingga dapat diberikan intervensi. Jadi, posisi kepemimpinan akan sering bernegosiasi dengan pejabat negara dan pemimpin partai daripada dengan mereka dari siapa mereka membeli atau kepada siapa mereka menjual ungkapnya 
Selain itu, perusahaan pemerintah karena mendasarkan dirinya pada paksaan terhadap konsumen kebanyakan tidak dapat menggantikan nilainya sendiri dengan pelanggannya. 

Oleh karena itu, layanan yang distandarisasi secara artifisial dengan kualitas yang lebih rendah disebabkan penyesuaian dengan selera dan kenyamanan pemerintah. Berbeda dengan pasar bebas, di mana layanan yang beragam dengan kualitas tinggi disediakan agar sesuai dengan beragam selera orang banyak ujarnya.

Saran untuk hal ini adalah Ini adalah mengurangi campur tangan pemerintah dalam ekonomi dengan mempromosikan perusahaan milik individu yang bebas. Perusahaan bebas ditandai dengan adanya interaksi damai antara individu yang sepenuhnya tidak diatur oleh pemerintah. Di bawah perusahaan bebas, siapa pun dapat berdagang dengan siapa pun dengan persyaratan yang disepakati bersama. 

Karena semua interaksi bersifat sukarela, semua pedagang pasti diuntungkan, dan baik kekayaan maupun kesejahteraan bebas meningkat terangnya.
Adanya sistem untung dan rugi yang dipandu oleh harga kompetitif, menjamin rasionalitas semua yang terjadi di pasar penawaran dan permintaan. 

Perusahaan dapat dengan mudah mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan, dan apakah sumber daya, modal, dan tenaga kerja mungkin lebih baik digunakan dengan cara yang berbeda, lebih menguntungkan, dan hemat biaya. kepemilikan swasta akan lebih efisien dalam memberikan kualitas layanan yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah. 
Hak masyarakat untuk hidup, mencari penghasilan dan mendapatkan kebahagiaan dijamin oleh konstitusi negara kita. 

Kebebasan ekonomi terkait dengan kemanusiaan kita sebagai orang yang inovatif dan rajin. Kebebasan bertindak ekonomi merupakan elemen penting dari peradaban. Campur tangan pemerintah bisa dibenarkan hanya dalam batas-batas yang sempit.

Tidak ada hal yang tidak mungkin secara politis, mari kita melakukan ikhtiar dengan kekuatan dan kemampuan kita untuk mempercantik keindahan Indonesia melalui praktik masyarakat yang menghargai kebebasan ekonomi dan mengurangi campur tangan pemerintah dalam ekonomi tukasnya.

Acara diskusi tersebut berlangsung hangat karena adanya interaksi antara pembicara dan peserta melalui tanya jawab. Salah satu pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta adalah siapakah sosok yang pantas memimpin negara republik Indonesia ini?.

Menurut Hendrawan Saragi sosok yang pantas untuk menjadi pemimpin rakyat Indonesia adalah panglima Jendral TNI Andika perkasa, sosoknya dinilai tegas, mumpuni dan berani. Buktinya ia berani merubah peraturan untuk rakyat banyak misalnya merubah aturan bahwa calon anggota TNI tidak harus bisa berenang. 

Selain itu ketika terjadi kasus tabrakan yang melibatkan oknum anggota TNI ia juga tidak tebang pilih dan tidak menghalangi-halangi langsung memerintahkan untuk dihukum sesuai hukum yang berlaku. Di tahun 2024 nanti Indonesia membutuhkan pemimpin yang pintar dan tegas untuk menjawab perkembangan zaman pungkasnya.
 
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>