,
Menjadi tanggung jawab Direksi, menyajikan laporan keuangan yang sesuai prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum, merupakan kewajiban yang...
Aksi demonstrasi Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) di kantor pusat Bank Rakyat indonesia dan gedung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada 15...
Suarajournalist-kpk.id-Kubu Raya- Penyelenggara proyek jasa milik pemerintah perlu transparan di samping kualitas dan mutu di pertanyakan hasil...
Penggiat anti korupsi LSM Kampak Papua mendesak kepada Polda Papua agar secepatnya menetapkan tersangka dugaan korupsi anggaran Sentra Pendidikan...
Sepuluh Desa di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan bakal dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Wajo, atas dugaan...
SUARAJOURNALIST-KPK.ID | Jakarta-Salah satu tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan...
11 Maret 2021 | Dibaca: 29 Kali
Razman: KLB Partai Demokrat Berpegang Pada AD/ART Kongres 2005

Jakarta, JNcom – Sejumlah jajaran Partai Demokrat kubu Moeldoko menggelar konferensi pers di kawasan Mega Kuningan Jakarta, Selasa (9/3/2021). Dalam konferensi pers tersebut, salah seorang kader Partai Demokrat Darmizal mengaku menyesal pernah mendukung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar terpilih pada Kongres Partai Demokrat tahun 2015 lalu. Pasalnya, ia tidak menyangka bahwa perbuatannya enam tahun lalu telah melahirkan kepengurusan di Partai Demokrat yang dinilainya diktator.

“Saya menyesal mendatangi dan mengumpulkan ketua-ketua DPD dan DPC untuk membangun chemistry agar Pak SBY yang dipilih dalam Kongres 2015 di Surabaya,” kata Darmizal sambil menahan air matanya dan meminta maaf kepada pengurus DPD dan DPC dengan adanya peraturan organisasi (PO) yang dikeluarkan pengurus pusat Demokrat.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa Deli Serdang, Razman Nasution menyatakan bahwa KLB Demokrat yang dilaksanakan di Sumatera Utara adalah sah. Menurutnya, AD/ART yang dikeluarkan Partai Demokrat pada tahun 2020 tidak sah, sementara Kubu KLB berpegang pada AD/ART kongres 2005.

“AD/ART yang dikeluarkan pada tahun 2020 berdasarkan kongres yang menetapkan AHY adalah melanggar Pasal 5, 23, dan 22 Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011,” ujar Razman
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>