,
Menjadi tanggung jawab Direksi, menyajikan laporan keuangan yang sesuai prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum, merupakan kewajiban yang...
Aksi demonstrasi Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) di kantor pusat Bank Rakyat indonesia dan gedung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada 15...
Suarajournalist-kpk.id-Kubu Raya- Penyelenggara proyek jasa milik pemerintah perlu transparan di samping kualitas dan mutu di pertanyakan hasil...
Penggiat anti korupsi LSM Kampak Papua mendesak kepada Polda Papua agar secepatnya menetapkan tersangka dugaan korupsi anggaran Sentra Pendidikan...
Sepuluh Desa di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan bakal dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Wajo, atas dugaan...
SUARAJOURNALIST-KPK.ID | Jakarta-Salah satu tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan...
26 Maret 2021 | Dibaca: 20 Kali
Tanggapi Isu Terkini Demokrat KLB Deli Serdang Gelar Jumpa Pers Di Hambalang

Juru Bicara Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, M Rahmad mengkritik Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Ibas dalam memimpin partai berlambang mercy itu. Menurutnya, partai Demokrat saat ini mengarah ke tirani.

“Partai yang mengarah tirani, otoriterian dan keluargais yang dilakukan SBY dan AHY harus diakhiri. Ini adalah bencana yang luar biasa bagi pembangunan demokrasi di Indonesia,” kata Rahmad di sela-sela konferensi pers di kawasan wisma atlet, Hambalang, Bogor, yang kini mangkrak pembangunannya pada Kamis (25/3/2021).

Rahmad menyebut Ketua Umum Demokrat hasil KLB Deli Serdang, Moeldoko berkomitmen menghapus ketentuan yang memberatkan kader partai. Selain itu juga akan memberikan penghargaan kepada kader yang berjasa bagi partai.

Moeldoko juga dikatakannya akan memberikan penghargaan kepada kader yang berjasa kepada partai. Moeldoko juga berkomitmen mengembalikan Demokrat menjadi partai terbuka, demokratis, modern dan santun.

Rahmad menegaskan, pemilihan ketua umum PD dalam KLB Deli Serdang dilakukan dengan demokratis dan terbuka. Begitu jga penetapan Marzuki Alie sebagai ketua Dewan Pembina.

Dia mengungkapkan, dalam KLB itu, anggota Demokrat mengambil sebuah kesepakatan bersama dalam forum tertinggi pengambilan keputusan. Hal itu untuk memenuhi ketentuan konstruksi yuridis dari kondisi partai politik sebagai sebuah persekutuan perdata.
“KLB dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dan kedaulatan anggota. Jadi KLB Deli Serdang sah secara hukum,” tegasnya.

Kubu Moeldoko berkeyakinan Menteri Hukum dan HAM tidak akan terpengaruh oleh pembangunan opini publik yang menyesatkan. “Kami yakin dan percaya, Bapak Menteri Hukum dan HAM bekerja professional, mendahulukan kepentingan bersama diatas kepentingan sekelompok orang yang merusak demokrasi di Indonesia,” demikian Rahmad
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>