,
Menjadi tanggung jawab Direksi, menyajikan laporan keuangan yang sesuai prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum, merupakan kewajiban yang...
Aksi demonstrasi Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) di kantor pusat Bank Rakyat indonesia dan gedung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada 15...
Suarajournalist-kpk.id-Kubu Raya- Penyelenggara proyek jasa milik pemerintah perlu transparan di samping kualitas dan mutu di pertanyakan hasil...
Penggiat anti korupsi LSM Kampak Papua mendesak kepada Polda Papua agar secepatnya menetapkan tersangka dugaan korupsi anggaran Sentra Pendidikan...
Sepuluh Desa di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan bakal dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Wajo, atas dugaan...
SUARAJOURNALIST-KPK.ID | Jakarta-Salah satu tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan...
25 Maret 2021 | Dibaca: 521 Kali
“OJK Jangan Terlambat Lagi “ DRLK 54,2 Triliun Rupiah di 2 Bank Plat Merah berpotensi menjadi Skandal Keuangan Terbesar Di Tahun 2021.
Aksi demonstrasi Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) di kantor pusat Bank Rakyat indonesia dan gedung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada 15 dan 18 Maret 2021 yang lalu adalah cerminan dari sikap peduli terhadap program  kerja bersih (transparan,akuntabel,professional) yang disuarakan oleh Presiden Joko Widodo dan rasa prihatin  atas anomali dari sikap diam dan tutup mulut dari para pemimpin publik, dalam hal ini Direksi dan Komisaris PT.Bank Rakyat Indonesia (Pesero),Tbk, PT. Bank Mandiri (Pesero)Tbk, Menteri BUMN “Erick Thohir”, Lembaga pengawas Keuangan dan perbankan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Otoritas Keuangan (OJK), Bank Indonesia, bahkan Menteri Keuangan “Sri Mulyani”,  yang semuanya tidak memberikan respons terhadap Dugaan Rekayasa Laporan Keuangan (DRLK) yang terjadi di Bank Rakyat Indonesia dan Bank Mandiri sejumlah 54,2 triliun lebih, selama periode 2018-2019, yang membuat  rakyat menjadi bingung dan marah. 

Diamnya para pemimpin publik yang mengetahui secara pasti kondisi perekonomian negara dan keuangan negara menimbulkan berbagai spekulasi di publik, apakah benar ada oligarki disektor keuangan, sehingga jika dilakukan klarifikasi akan mengusik orang-orang tertentu dan akan menggoncangkan perbankan nasional, ataukah ada alasan lain yang masih ditutupi, sehingga klarifikasi yang hanya memerlukan waktu singkat seperti yang dikatakan oleh Evert Nunuhitu, Ketua umum GRPKN tidak dapat dilakukan oleh pejabat terkait, dalam hal ini Direksi dan Komisaris dari Bank Rakyat Indonesia dan Bank Mandiri.

Terlepas dari benar atau tidaknya Dugaan Rekayasa Laporan Keuangan (DRLK) yang berpotensi “Korupsi” seharusnya Direksi dan Komisaris Bank yang laporan keuangannya diduga telah direkayasa wajib untuk memberikan klarifikasi, karena nilai 54,2 triliun (BRI 27,2 Triliun dan Mandiri 26,9 Triliun lebih) adalah nilai yang sangat fantastis yang baru pernah menjadi topik pembicaraan masyarakat  pada bank pelat merah di republik ini, sehingga DRLK 54,2 triliun rupiah lebih, tidak dapat dilihat hanya sebagai “Dugaan Korupsi”, tapi harus dilihat sebagai “Dugaan Skandal” perbankan nasional, yang harus ditanggapi dengan sangat serius. 

Memperhatikan aktifitas Menteri BUMN “Erick Thohir” yang seolah-olah sangat sibuk dengan slogan kerja transparan, akuntabel dan professional sehingga lupa untuk mengawasi dan mengeksekusi kinerja bank-bank plat merah yang sedang dituding melakukan praktek curang, Auditorial Badan Pemeriks Keuangan (BPK) yang  sibuk dengan pemberian opini WTP bagi pemerintah daerah (PEMDA) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang kadangkala setelah laporan keuangannya menerima opini WTP, pejabatnya ditangkap dan berusan dengan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Dewan Komisaris dan para Ketua Pelaksana Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang hanya sibuk mengawasi perusahaan pembiyaan berskala kecil-menengah dan memberikan sanksi begitu terdapat kesalahan, sementara pengawasan terhadap BUMN dan bank bank plat merah  terkesan sangat longgar, sehinnga setiap korupsi besar terjadi, OJK keliatan  terkejut, bingung dan lambat merespons, seperti yang terjadi pada kasus Asuransi Jiwasraya, ASABRI, Garuda, dan lain-lain.  

Sampai saat ini OJK belum juga  memberikan respons terbuka terhadap DRLK 54,2 triliun rupiah lebih yang terjadi di Bank Rakyat Indonesia dan Bank Mandiri, padahal berbagai media cetak, online dan channel You Tube  telah mempublikasikannya dan menunjukkan indikasi yang jelas bahwa telah terjadi skandal pada kedua bank pemerintah tersebut  yang wajib diusut tuntas oleh apparat penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan atau KPK.  

Gerakan Rakyat Peduli Keuangan Negara (GRPKN) telah menggulirkan issue DRLK ke publik, berbagai Media cetak,online dan beberapa channel You Tube telah mempublikasikan “dugaan Korupsi ini”, Mahasiswa (JMHI) telah melakukan aksi, pembicaraan pengamat dan prktisi keuangan telah merambah menjadi issue sensitif yang berbau skandal,   kami percaya bahwa jika pihak-pihak yang terkait langsung dengan Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia  tidak segera melakukan klarifikasi terhadap DRLK yang terjadi di Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia,  maka elemen masyarakat anti korupsi akan ikut bersuara dan hanya tinggal menunggu moment politik tertentu persoalan ini akan  meledak dan menggoncang perbankan nasional.     Oleh karena itu sebelum semuanya terjadi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) janagan sampai terlambat lagi menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan diagnosis terhadap Bank Rakyat Indonesia dan dan Bank Mandiri, dan membuat terang “Dugaan skandal keuangan” dikedua bank pelat merah tersebut, dan diumukan ke publik, sehingga rakyat  bisa merasakan manfaat dari kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan tidak bersikap apriori bahkan mendesak presiden untuk merombak manajemen dalam struktur organisasi OJK saat ini, atau mengusulkan pembubaran terhadap Lembaga ini.(Timinvestigasi sjkpk)
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>