,
SUARAJOURNALIST-KPK.ID |NTT- Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wainyapu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD),...
Jakarta, Suara Journalist KPK | Pengaduan dugaan tindak pidana  keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Sekda selaku Atasan PPID...
Papua, SuaraJournalist-KPK | Menjelang 18 Tahun Otsus diberlakukan di Provinsi Papua, tidak efesien untuk mengatasi atau mengurangi berbagai...
SUARAJOURNALIST-KPK.ID | Biak- Ketua  Umum Nasional LSM.KAMPAK Papua Dorus Wakum menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung RI yang mana...
Operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, pada Kamis malam (3/7/2020) turut menangkap ketua DPRD Kutai Timur, Encek U.R Firgasih. Encek...
Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) kembali menunjukkan Tajinya Kali ini KPK berhasil menangkap Bupati Kutai Timur Ismunandar dalam rangkaian...
24 Juli 2020 | Dibaca: 170 Kali
Diduga Palsukan Tanda Tangan, Ketua BPD Desa Wainyapu polisikan Kornelis Ana Ote

SUARAJOURNALIST-KPK.ID |NTT- Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wainyapu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Martinus Mahemba, melaporkan Plt. Kepala Desa Wainyapu, Kornelis  Ana Ote, ke polres SBD Rabu (22/7/2020).
 
Kornelis Ana Ote dilaporkan dengan dugaan pemalsuan tanda tangan guna urusan pencairan RAB Desa maupun pencairan dana Desa.
 
Usai masuknya laporan awak media menemuinya,  Martinus mengaku heran dengan pencairan dana Desa Wainyapu kendati dirinya Ketua BPD belum menandatanganinya.
 
“Saya cek di Dinas PMD SBD, ternyata bukan tanda tangan saya yang ada di RAB desa. Tanda tangan saya ditiru di pelaporan dana desa tahun 2019 dan dana desa awal tahun 2020 ini,” tutur Martinus.
 
Martinus mengklarifikasi secara langsung ke Pemerintah Desa Wainyapu, namun tidak mendapat respons yang pasti. Justru Plt. Kepala Desa dan bendahara saling tunjuk pelaku pemalsuan tanda tangan.
 
Tidak puas dengan pemalsuan tanda tangannya tersebut, Beliau memutuskan untuk melaporkan langsung masalah ini ke Polres SBD dan membuat surat pengaduan yang dilayangkan kepada Bupati, DPRD dan Inspektorat SBD.
 
“Saya jadi curiga, dengan lancang mereka meniru tanda tangan saya, berarti penggunaan dana Desa yang ratusan juta rupiah itu perlu dipertanyakan. harapan saya agar pihak Inspektorat dapat melakukan penyelidikan penggunaan dana desa tersebut,” tuturnya.
 
Anselmus D. Ate Kondo yang menemani Martinus Mahemba membenarkan, kedatangan pihaknya untuk memasukkan pengaduan pemalsuan tanda tangan pada Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun 2019-2020.
 
“Selama ini, tidak ada keterlibatan masyarakat ataupun orang-orang penting dalam penyusunan dan pelaporan dana desa Wainyapu. Dalam pembahasan RAPBDes pihak BPD dan masyarakat tidak pernah dilibatkan. Apakah ini ada indikasi lain, kami tidak tahu, sehingga kami memutuskan hari ini secara resmi datang melapor di Polres SBD,” tutur Kondo.
 
Kondo menegaskan, beberapa hari lalu ketua BPD dengan beberapa aparat desa  telah melaporkan kasus ini ke Dinas PMD dengan menemui Plt. Kadis PMD. Namun himbauan yang diperoleh dari Dinas PMD supaya masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan.
 
“Hal ini tidak perlu kita bawa lebih jauh karena kalian bersaudara ujar Plt. Kadis PMD saat itu,” tutur Kondo menirukan saran dari Dinas PMD.
 
Mendapat tanggapan seperti itu, pihaknya bersama Martinus Mahemba merasa kecewa karena seolah-olah Plt. Kades Wainyapu mendapat perlindungan, sehingga diputuskan untuk secara resmi melaporkan ke Polres Sumba Barat Daya.
(A.M/SJ-KPK)
 
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>