,
Terkait pernyataan publik yang disampaikan oleh Ketua investigasi Media SJ-KPK Evert Nunuhitu  tentang dugaan Rekayasa Laporan Keuangan PT.Bank...
Jakarta- suarajournalist-kpk.id- ​​​​Ketua Umum Gerakan Rakyat Peduli Keuangan Negara (GRPKN), Evert Nunuhitu Mengatakan bahwa diduga ...
Suara Journalist KPK. Jakarta | Dugaan kejahatan lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Suryamas Cipta Perkasa,...
Penggiat anti korupsi LSM Kampak Papua mendesak kepada Polda Papua agar secepatnya menetapkan tersangka dugaan korupsi anggaran Sentra Pendidikan...
Sepuluh Desa di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan bakal dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Wajo, atas dugaan...
SUARAJOURNALIST-KPK.ID | Jakarta-Salah satu tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan...
12 Oktober 2020 | Dibaca: 5340 Kali
LP3 NKRI Minta ORI Percepat Cabut Izin Perusahaan Sawit Dan Dugaan Pidana Kejahatan Lingkungan Di Pulpis Kalteng

Suara Journalist KPK. Jakarta | Dugaan kejahatan lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Suryamas Cipta Perkasa, PT. Berkah Alam Fajar mas dan PT. Bahaur Era Sawit Tama yang disponsori oleh Bupati Edy Pratowo beserta oknum pejabat di lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Banyak unsur yang memenuhi dugaan pidana diantaranya adalah pertama belum belum memiliki izin pelepasan kawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, tetapi sudah melakukan melakukan aktifitas sejak tahun 2007 hingga sekarang. berita acara rapat pengaduan pembahasan di ruang rapat Dorektorat Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi Ditjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan pada hari selasa tanggal 13 Desember 2016 yakni belum memperoleh izin pelepasan kawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5.486 Tahun 2004 yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati / Walikota se - Indonesia. Dalam surat tersebut Menteri LHK menegaskan pada poin 3 bahwa penggunaan Kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan (perkebunan, pertambangan dan lain - lain) berupa izin lokasi yang diterbitkan oleh kepala daerah pada Kawasan hutan, tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan dilapangan sebelum mendapat izin dari dari Menteri LHK dan kegiatan dilapangan tersebut dikategorikan perambahan hutan. Maka itu segera dilakukan penertiban dan Tindakan hukum. Ditambah juga surat Menteri LHK No.5.575 Tahun 2006 harus mengacu pada Tata Guna Hutan Kesepakatan Provinsi Kalimantan Tengah dan surat Gubernur Kalimantan Tengah  No. 540/753/Ek tanggal 13 Juni 2009 Perihal Pengawasan Perusahaan Pertambangan dan Perkebunan yang ditujukan Bupati / Walikota se – Kalimantan Tengah.

Dugaan tindak pidana kejahatan yang kedua adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit telah mengambil Sebagian Kawasan konservasi taman nasional sebangau dan hutan lindung di Kabupaten Pulang Pisu Provinsi Kalimantan Tengah. hal ini diperkuat berita acara rapat pengaduan pembahasan di ruang rapat Dorektorat Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi Ditjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan pada hari selasa tanggal 13 Desember 2016 yakni areal kebun perusahaan kelapa sawit Sebagian berada di Kawasan konservasi taman nasional sebangau dan hutan lindung (beradasarkan Surat Keputusan Menteri LHK No.529 Tahun 2012). Ungkap fungsionaris Wakil Ketua Int Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indoeneia (DPN LP3 NKRI) Nurchalis Patty SS.

Dugaan tindak pidana kejahatan lingkungan yang ketiga adalah Izin Usaha yang diterbitkan oleh Bupati Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah tidak sesuai prosedur karena sesuai format permohonan izin lokasi kepada Bupati Pulang Pisau Up. DPMPTSP minimal memenuhi tiga syarat yaitu : 1). Pernyataan kesanggupan untuk memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah yang akan dibebaskan sesuai hasil musyawarah. 2). Memiliki Amdal / UPL – UKL . 3). Alihfungsi Kawasan / izin pelepasan Kawasan. Ketiga syarat itu tidak ada, tapi Bupati Pulang Pisau melalui DPMPTSP menerbitkan  izin usaha Dan masih ada lagi beberapa unsur dugaan pidana kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Suryamas Cipta Perkasa, PT. Berkah Alam Fajar mas dan PT. Bahaur Era Sawit Tama yang disponsori oleh Bupati Edy Pratowo beserta oknum pejabat di lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Lanjut Nurchalis.

Atas perbuatan maladministrasi tersebut, Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indoeneia (DPN LP3 NKRI) telah mengadukan kepada Ombudsman Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2020 dengan harapan agar kiranya :
1. Ombudsman Republik Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap kinerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan terkait lambatnya penanganan dugaan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Suryamas Cipta Perkasa, PT. Berkah Alam Fajar mas dan PT. Bahaur Era Sawit Tama yang disponsori oleh Bupati Edy Pratowo beserta oknum pejabat di lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Ombudsman Republik Indonesia merekomendasikan untuk mencabut izin operasi  perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Suryamas Cipta Perkasa, PT. Berkah Alam Fajar mas dan PT. Bahaur Era Sawit Tama.
3. Ombudsman Republik Indonesia merekomdasikan kepada Bareskrim Mabes Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaantindak pidana kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Suryamas Cipta Perkasa, PT. Berkah Alam Fajar mas dan PT. Bahaur Era Sawit Tama yang disponsori oleh Bupati Edy Pratowo beserta oknum pejabat di lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.(tim)
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>