,
Jakarta, Suara Journalist KPK | Pengaduan dugaan tindak pidana  keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Sekda selaku Atasan PPID...
Jakarta, Suara Journalist KPK | Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (DPN LP3 NKRI)...
Papua, SuaraJournalist-KPK | Menjelang 18 Tahun Otsus diberlakukan di Provinsi Papua, tidak efesien untuk mengatasi atau mengurangi berbagai...
Jakarta - Tiga hari lagi, tepatnya tanggal 1 1/4/ 2019 adalah 2 tahun Novel Banwedan aktivis anti korupsi yang juga penyidik senior KPK mencari...
  Jakarta Suara Journalist KPK. Tiga mantan pejabat PT Sinar Mas Group dieksekusi Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Lapas Klas I...
Jakarta-Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi sosial (penyakit sosial) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan...
24 Januari 2019 | Dibaca: 638 Kali
LP3 NKRI Warning Polda Jabar Tuntaskan Tambang Ilegal CV. Tenjo Maju

Jakarta, Suara Journalist KPK | Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (DPN LP3 NKRI) mendesak agar Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat segera melakukan penindakan terkait Dugaan Tindak Pidana Pertambangan yang dilakukan oleh CV. Tenjo Maju, Dinas Energi Sumber Daya Mineral (DESDM)Provinsi Jawa Barat, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat dan pihak - pihak terkait yang telah diadukan pada tanggal 2 Mei 2018.

Sudah setahun pengaduan disampaikan secara resmi ke Polda Jawa Barat dan Bidkum Polda Jawa Barat telah membuat Nota Dinas Nomor Bnd-254/Huk 11.1/2018/Bidkum tanggal 24 mei 2018 yang ditujukan ke Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat.

Hasil pantauan DPN LP3 NKRI sudah kurang lebih satu tahun CV. Tenjo Maju terus melakukan operasi penambangan yang berlokasi di Kampung Per Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.

Waket INT DPN LP3 NKRI Nurchalis Patty, SS Menegaskan bilamana dalam waktu dekat Polda Jawa Barat belum melakukan penindakan terkait dugaan tambang ilegal CV. Tenjo Maju sesuai isyarat Undang - Undang Nomor  4 tahun 2009 dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun penjara dan denda paling banyak 10 miliar rupiah.

Maka, kami akan mengadukan ke Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sesuai Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen tindak pidana.

Nurchalis menambahkan agar Polda Jawa Barat menindak semua semua pihak yang turut serta terlibat dalam proses penerbitan Izin Usaha Produksi (IUP) Pertambangan CV. Tenjo Maju dan Pihak yang turut terlibat dalam hasil galian tambang tersebut.
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>