,
Papua, SuaraJournalist-KPK | Menjelang 18 Tahun Otsus diberlakukan di Provinsi Papua, tidak efesien untuk mengatasi atau mengurangi berbagai...
Jakarta, Suara Journalist KPK - Sesuai prosedur sebelum dilakukan jual beli tanah PPAT menerangkan langkah - langkah dan persyaratan yang diperlukan...
Jakarta, SuaraJournalist KPK | Visi, Misi, Program Nawacita Presiden  Joko Widodo dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang...
Jakarta-Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi sosial (penyakit sosial) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan...
Jakarta, SuaraJournalist-KPK.ID | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti-bukti baru dalam kasus dugaan suap Dana Otonomi Khusus Aceh...
Jakarta, SuaraJournalist-KPK.ID | Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),...
21 September 2018 | Dibaca: 724 Kali
Presiden Jokowi Didesak Segera Ganti Menteri Pertanian dan Dirjen Perkebunan

Jakarta, SuaraJournalist KPK | Visi, Misi, Program Nawacita Presiden  Joko Widodo dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertanian pada Bab I yang mengatur tentang Keddukan, Fungsi dan Tugas. Itulah yang menjadikan dasar Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (LP3 NKRI) melakukan kontrol terhadap kinerja Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian dan Bambang sebagai Dirjen Perkebunan.

Menurut Nurchalis Patty, SS Wakil Ketua INT DPN LP3 NKRI bahwa presiden Joko Widodo sudah pantas mencopot Amran Sulaiman dari Pertanian dan Bambang dari Dirjen Perkebunan dengan beberapa pertimbangan

1. Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian dan Bambang Sebagai Dirjen Perkebunan tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik dan benar.

2. Amran Mustari sebagai Menteri Pertanian dan Bambang sebagai Dirjen Perkebunan tidak melaksanakan Visi, Misi dan Program Kementerian Pertanian.

3. Amran Sulaiman Sebagai Menteri Pertanian dan Bambang sebagai Dirjen Perkebunan tidak mampu mewujudkan reformasi birokrasi 

4. Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian dan Bambang sebagai Dirjen Perkebunan tidak mampu melaksanakan Nilai Budaya Kerja Kementerian pertanian yakni Komitmen, Keteladanan, Profesionalisme, Integritas dan Disiplin

5. Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian dan Bambang sebagai Dirjen Perkebunan tidak mampu mewujdkan transparansi informasi publik Sebagaimana diatur dalam peraturan menteri pertanian No.32 Tahub 2011 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Dilingkungan Kementerian Pertanian. 

6. Amran Sulaiman sebagai Menteri dan Bambang sebagai Dirjen tidak mampu melaksanakan Pelayanan Publik yang baik sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

7. Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian dan Bambang sebagai Dirjen Perkebunan tidak mampu mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari KKN.

6. Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian tidak mampu mewujudkan Peraturan Menteri Pertanian No. 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Peremajaan Kelapa Sawit.

7. Bambang sebagai Dirjen Perkebunan tidak mampu mewujudkan Keputusan Dirjenbun No. 29 Tahun 2017 Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Insani, dan Bantuan Sarana Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan peremajaan kelapa sawit di Koperasi Sumber Jaya Lestari Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga menimbulkan berbagai masalah. Bukan hanya itu program pendanaan kelapa sawit lebih memprioritas kepentingan pengusaha bukan petani. Harusnya petani diutamakan supaya petani sejahtera.

Atas dasar itulah kami meminta agar bapak presiden Jokowi segera mengganti Menteri Pertanian dan Dirjen Perkebunan yang tidak amanah dan profesional dalam menjalankan tugas.
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>