,
Pati, Suara Journalist KPK- Seorang oknum sektetaris desa yang berinisial W, Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, Jawa Tengah...
BALI - Seorang warga (39) yang juga kelahiran Jakarta ini, kebingungan hingga pusing tujuh keliling lantaran akses jalan menuju rumahnya ditutup oleh...
Jakarta- Notaris Ngadino memutuskan akan maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tangerang sebagai bakal calon Walikota periode...
Makassar, Suara Journalist KPK  Tim penyidik kejaksaan menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan perpustakaan...
Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe seakan tak henti-hentinya berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus yang membelitnya cukup...
Jakarta, Suara Journalist KPK Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Tak tanggung-tanggung,...
17 Maret 2018 | Dibaca: 2283 Kali
Proyek 33 Milyar Di Kemendes PDTT Diduga Jadi Ajang Bancakan Oknum PPK Ditjen PPMD

Gedung Kemendes PDTT Dirjen PPMD

Kisruh Cek kosong PT. Indocita Karya Global 500 Juta rupiah ungkap dugaan suap pada oknum PPK dan Konsultan proyek 33 Milyar di Kemendes PDTT Ditjen PPMD.

SuaraJournalist-KPK.ID – JAKARTA | Pekerjaan Administrative Services Firm (ASF) For Providing Support Services To Proffessional Staff/Specialist Serving As The National Management Consultant Team For National Program For Community Empowerment Healthy and Bright Generation Fiscal Year 2016-2017 (Lot 3A) Grant NO.TF 014769 pada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Direktorat Jeneral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD) dengan nilai kontrak sebesar 33 Miliar rupiah lebih (Rp. 33.371.530.452,-) diduga sarat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Hal ini dapat dilihat dari sejak awal pekerjaan tersebut diberikan pada PT. Indocita Karya Global yang tidak mempunyai dukungan finansial yang cukup.

Kisruh internal management PT. Indocita Karya Global (PT.IKG) sehubungan dengan dikeluarkan Cek Nomor M001 690645 pada tanggal 29 Desember 2017 senilai 500 Juta Rupiah, ternyata ditolak oleh Bank alias kosong, karena diduga dananya di blokir sendiri oleh Manajerial PT.IKG untuk dialokasikan pada oknum PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) H/ Yos  dan Firm sebagai Konsultan pada Ditjen PPMD.

Sumber kami yang tidak ingin disebutkan identitasnya mengatakan, bahwa “ada permintaan pengalokasian dana oleh management PT. IKG Sur, senilai miliyaran rupiah untuk biaya pra-operasional dan untuk oknum PPK,  Konsultan, dan kebutuhan lantai Lt,5 Ditjen PPMD.  Pengeluaran untuk H/Yos sebagai pejabat PPK sebesar ratusan juta rupiah, yang antara lain pada 27 Maret 2017 sebesar 50 Juta Rupiah dipergunakan untuk Biaya Pengawalan Audit, demikian juga dengan adanya pengeluaran sebesar 500 Juta Rupiah untuk Firm sebagai oknum Konsultan, pada tanggal 6 Januari 2017, yang diduga akan di distribusikan untuk beberapa pihak, sehingga dari fakta seperti inilah maka kami menduga telah terjadi penyuapan terhadap oknum-oknum pada Ditjen PPMD yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut sejak Desember 2016 – Desember 2017, yang perlu ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum”. Ungkapnya kepada awak media ini.

Sementara itu, aktivis anti korupsi Eckie Noenoehitoe, dalam kunjungannya ke redaksi SuaraJournalist-KPK (SJ-KPK), di Pulogadung Jakarta Timur sepekan lalu, memberi tanggapan dan menyayangkan  terkait dugaan KKN yang melibatkan oknum Kemendes PDTT tersebut yang seharusnya mereka berbenah diri pasca penangkapan Sekjen Kemendes PDTT, Anwar Sanusi terkait peyuapan terhadap BPK beberapa waktu lalu.

“Kasus ditangkapnya Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dirjen Kemendes PDTT, Anwar Sanusi terkait dengan penyuapan pada pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ternyata tidak membuat pejabat dilingkungan Departemen tersebut sadar, tobat dan berbenah diri untuk melakukan tupoksinya dengan jujur dan adil, malah praktek suap seperti ini masih terus berjalan dengan modifikasi sistem korupsi yang lebih canggih lagi, seperti yang terjadi pada  proyek yang dikerjakan oleh PT.IKG ini, hal ini menunjukkan bahwa menteri nya tidak peka terhadap situasi dan kondisi di lingkungan kementerian nya, sehingga praktek suap seperti ini diduga terjadi lagi.” Ujar Eckie.

“Sungguh tragis proyek yang dibiayai oleh bantuan Bank Dunia ini diurus oleh orang-orang yang korup di pemerintahan, sehingga dampaknya pasti sangat merugikan masyarakat dan memalukan nama bangsa. Oleh karena itu, sangat diharapkan KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian segera dapat mengambil langkah hukum untuk memproses dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Kemendes PDTT, Dirjen PPMD terkait dengan pelaksanaan pekerjaan     PT. IKG berdasarkan SPK No. 942/PPK-PSD/VI/2016 Tanggal 30 Juni 2016, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 33.371.530.452. (Tiga Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).”. Lanjutnya.

Dalam kaitannya dengan alokasi pengeluaran dana oleh PT. Indocita Karya Global, tim Investigasi SJKPK telah melakukan konfirmasi kebenarannya dengan pejabat Bank Kaltim (Sendi) terkait penerimaan uang senilai 100 juta rupiah, dan pejabat PPK Dirjen PPMD (Yos), tapi kedua pejabat tersebut membantah telah menerima aliran dana dari PT. IKG, walaupun bukti catatan keuangan PT. IKG sangat jelas menunjukkan hal tersebut, sementara sampai berita ini diterbitkan, Firm belum dapat kami peroleh konfirmasinya.  

Menurut sumber kami, pihak yang dirugikan akibat cek kosong tersebut telah menunjuk Penasehat Hukum untuk menyelesaikan persoalan ini, dan segera melaporkan Direktur Utama PT. Indocita Karya Global EAS ke polisi terkait dugaan Suap terhadap oknum PPK dan Konsultan Ditjen PPMD. Dan diharapkan laporan atas kasus Cek Kosong  dapat dijadikan pintu masuk bagi Kepolisian untuk dapat melakukan investigasi secara menyeluruh dan memanggil semua pejabat dan pelaksana yang terkait pekerjaan Administrative Services Firm (ASF) For Providing Support Services To Proffessional Staff/Specialist Serving As The National Management Consultant Team For National Program For Community Empowerment Healthy and Bright Generation Fiscal Year 2016-2017 (Lot 3A) Grant NO.TF 014769 untuk diproses hukum, dan meminta bagian keuangan  Kemendes PDTT, Ditjen PPMD untuk tidak melakukan pencairan atas sisa pembayaran PT. IKG selama proses hukum ini berjalan. (invstigasi-sjkpk)

Bersambung….
 
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 -

Perwakilan Jawa Tengah
Omah Journalis.
Jl. Raya Pati - Jepara
Desa Payak Barat, RT. 09/RW III. Kec. Cluwak, Kab. Pati
Kode Pos 59157. Telp/WA. : 0878 1504 0283
>