,
Menjadi tanggung jawab Direksi, menyajikan laporan keuangan yang sesuai prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum, merupakan kewajiban yang...
Aksi demonstrasi Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) di kantor pusat Bank Rakyat indonesia dan gedung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada 15...
Suarajournalist-kpk.id-Kubu Raya- Penyelenggara proyek jasa milik pemerintah perlu transparan di samping kualitas dan mutu di pertanyakan hasil...
Penggiat anti korupsi LSM Kampak Papua mendesak kepada Polda Papua agar secepatnya menetapkan tersangka dugaan korupsi anggaran Sentra Pendidikan...
Sepuluh Desa di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan bakal dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Wajo, atas dugaan...
SUARAJOURNALIST-KPK.ID | Jakarta-Salah satu tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan...
13 Maret 2020 | Dibaca: 674 Kali
Bupati Dukung Sepenuhnya Pencanangan Zona Integritas di Polres Pati

Bupati Pati Haryanto menghadiri Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Polres Pati Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Jumat (13/3/2020).

Acara yang dilaksanakan di Gedung Mantab Brata Polres Pati ini juga dihadiri jajaran Forkopimda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Pembacaan deklarasi dipimpin langsung oleh Kapolres Pati AKBP Arie Syafa'at.

Dalam sambutannya, Bupati Pati Haryanto mengatakan, pihaknya menyambut baik dan mendukung penuh pencanangan ini. Ini merupakan wujud komitmen bersama untuk memberi pelayanan terbaik pada masyarakat.

"Di lingkungan instansi vertikal, beberapa waktu lalu saya juga menyaksikan pencanangan zona integritas di KPPN, Kajari, PN, PA, dan lain-lain. Adapun di lingkungan pemerintah daerah, kami sendiri juga melakukan langkah serupa," ungkap Haryanto.

Menurut dia, langkah mengurangi sekaligus menghilangkan praktik ilegal di lingkungan aparatur pemerintahan telah berlangsung lama. Namun demikian, upaya ini memang perlu diformalkan dalam bentuk pencanangan dan pembacaan deklarasi. Hal ini demi memberi kesan positif di hadapan masyarakat.

"Kita setapak demi setapak mengurangi dan menghilangkan yang selama ini menjadi catatan besar di masyarakat. Memang kadang masyarakat menilai secara general. Citra negatif institusi pemerintahan telah terbangun sejak puluhan tahun lalu. Sekarang pun di setiap pelayanan pasti masih ada anggapan demikian," ucap dia.

Haryanto menambahkan, dengan masih adanya citra negatif di pandangan masyarakat, komitmen memberantas praktik ilegal di institusi pelayanan publik perlu terus dipertegas.

Dalam hal ini, beberapa waktu lalu Wakil Bupati Pati Saiful Arifin menandatangani komitmen pembangunan Mal Pelayanan Publik bersama MenPAN-RB Thahjo Kumolo.

"Selain itu Kami juga menerapkan transaksi nontunai di semua kegiatan Pemda, baik pemasukan maupun pengeluaran. Ini termasuk bagian dari komitmen zona integritas," tutur Bupati. (SP)
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>