,
Menjadi tanggung jawab Direksi, menyajikan laporan keuangan yang sesuai prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum, merupakan kewajiban yang...
Aksi demonstrasi Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) di kantor pusat Bank Rakyat indonesia dan gedung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada 15...
Suarajournalist-kpk.id-Kubu Raya- Penyelenggara proyek jasa milik pemerintah perlu transparan di samping kualitas dan mutu di pertanyakan hasil...
Penggiat anti korupsi LSM Kampak Papua mendesak kepada Polda Papua agar secepatnya menetapkan tersangka dugaan korupsi anggaran Sentra Pendidikan...
Sepuluh Desa di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan bakal dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Wajo, atas dugaan...
SUARAJOURNALIST-KPK.ID | Jakarta-Salah satu tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan...
16 Maret 2020 | Dibaca: 1010 Kali
Seminar Omnibus Law RUU: Cipta Kerja, Menata Strategi Menuju Hubungan Industrial Yang Harmonis & Ramah Investasi

HKHKI kembali menggelar Seminar Nasional bertajuk “Omnibus Law RUU: Cipta Kerja, Menata Strategi Menuju Hubungan Industrial Yang Harmonis dan Ramah Investasi” untuk mengupas tuntas RUU Cipta Kerja bagaimana implikasinya terhadap UU No.13/ 2003 dan peluncuran buku ketenagakerjaan ”Perjanjian Perburuhan: PKWT dan Outsourcing”.

Seminar Nasional dan peluncuran buku kali ini adalah dalam rangka merayakan hari ulang tahun UU Ketenagakerjaan yang ke-17 yang dibuka oleh Dirjen PHI & Jamsos Dra. Haiyani Rumondang. MA dengan pembicara Prof. Payaman Simanjuntak sebagai salah satu tim penyusun UU Ketenagakerjaan, Prof. Satya Arinanto, S.H.,M.H. guru besar Hukum Tata Negara FHUI., dan Ketua Umum HKHKI Dr. Ike Farida, S.H.,LLM yang sekaligus meluncurkan buku ke – 4 nya tentang ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja yang dibahas dalam seminar ini ditujukan untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat guna menekan angka pengangguran yaitu dengan memudahkan investasi dan mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Ketua Umum HKHKI Dr. Ike Farida, S.H.,LLM mengatakan “kenapa RUU Omnimbuslaw diem-diem aja gak dilepas saja. padahal masyarakat umum dan akademisi juga bisa saling memberikan masukan, tapi nampaknya pemerintah ingin terkait dengan proses pengupahan ini, seperti ibu mentri bilang kalau sekarang undang-undang terlalu panjang prosesnya ini diatur sana – sini dan terlalu banyak point, kenapa tidak kita simplekan”.

“tapi bukan berarti tidak mempertimbakan kabupaten atau propinsi yang memang punya taraf hidupnya lebih mahal, mereka akan dilebihkan sudah pasti upahnya dan tidak mungkin disamakan juga, pemerintah tetap akan pertimbangkan seperti itu, tapi jika cuti akan dihilangkan itu benar karena memang kurang daya saing”. Ujar Farida.

Pada kluster ketenagakerjaan sendiri, RUU ini telah mengubah, menghapus atau menetapkan pengaturan ham 3 Undang-Undang yakni UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 40/2004 tentang Sistem JamSos Nasional, dan UU No.24/ 2011 tentang BPJS. UU ini terdiri 15 Bab yang berisikan 174 Pasal. Ketentuan-ketentuan yang mengalami perubahan antara lain: tentang PHK, Pekerja yang di PHK diberikan jaminan oleh pemerintah dengan adanya Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola seperti asuransi, dimana setiap pekerja membayar iurannya. JKP memiliki manfaat antara lain : Pelatihan dan Sertifikasi, Uang tunai serta fasilitas penempatan.

RUU ini juga mengatur tentang Pesangon yang mana ketentuan Pasal 156 UUTK tetap tidak berubah. Sebelumnya sempat ada wacana bahwa pasal 156 UUTK akan dicabut dan digantikan oleh JKP, namun temyata tidak dicabut dan JKP tetap diberikan. Bagi investor asing pasal ini sangat krusial karena dianggap beban besar dalam proses PHK. Selain itu, terdapat aturan baru terkait dengan Penghargaan lainnya dalam RUU. Dimana pengusaha wajib untuk membayar maksimal 5 bulan gaji kepada pekerja yang sudah bekerja lebih dari 12 tahun, 4 kali jika bekerja 9 tahun dst. Menurut ILLCA kewajiban ini akan membebani pengusaha, karena wajib dibayar paling lama 1 tahun sejak RUU Cipta Kerja diundangkan (bagi pekerja PKWT clan PKWTT) yang telah bekerja sebelum RUU ini disahkan.

Belasan milyar harus dikeluarkan belum lagi jika ditahun itu pengusaha harus bayar bonus. Meskipun ketentuan ini tidak wajib bagi pengusaha kecil dan mikro, namun ketentuan ini membebani pengusaha, dapat dibayangkan berapa besar jumlah yang harus dibayarkan oleh Pengusaha. lebih jauh ketentuan ini dapat membuat jera investor yang sudah ada. Adapun bagi calon investor dapat menimbulkan citra buruk dan mengurungkan niat untuk berinvestasi di Indonesia (karena kekhawatiran sewaktu-waktu aturan serupa mungkin saja dikeluarkan pemerintah). ILLCA berharap agar ketentuan ini tidak diberlakukan karena akan kontra produktif dengan tujuan RUU Cipta Kerja itu sendiri.

Terkait dengan Upah, RUU ini menambahkan satu jenis Upah Minimum (UM) yang baru, yaitu UM Padat Karya. UM padat karya ini selanjutnya diatur oleh peraturan pemerintah dan tidak berlaku untuk UMKM. Pengaturan upah sendiri tidak banyak berubah, namun fasilitas pemberian upah bagi pekerja di pasal 93 ayat (2) mengalami perubahan. Pekerja yang haid, menikah, menjalankan perintah agama dan seterusnya tidak lagi dibayar upahnya, namun harus mengambil cuti tahunannya. Selanjutnya mengenai waktu kerja, dari maksimal 8 jam per hari dan 6 hari dalam satu minggu seperti diatur dalam UUTK menjadi dimungkinkan untuk lebih dari 8 jam dalam satu hari untuk jenis pekerjaan dan sektor tertentu. Terkait PKWT; dihapusnya pasal 59 UUTK memberikan konsekuensi bahwa mempekerjakan PKWT menjadi lebih flexsibel dan tidak rigid. Pekerja PKWT juga akan mendapatkan uang kompensasi pada saat kontrak kerjanya berakhjr dan/ atau pekerjaan selesai (P31 61 A RUU) yang besarannya ditetapkan oleh Pemerintah. Ini menguntungkan pekerja.

Selain dari sisi hukum ketenagakerjaan, RUU Cipta Kerja ini juga ditinjau dari hukum tata negara. Salah satunya mengenai keberlakuan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai syarat pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketiga landasan ini dipertanyakan keberadaannya dalam dalam RUU Cipta Kerja yang menggabungkan beberapa UU sekaligus ini. Hal-hal lain yang menjadi perhatian seperti kewenangan Peraturan Pemerintah untuk mengubah UU, Perpres yang dapat membatalkan Perda, hingga penghapusan pidana dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang tentunya memiliki implikasi hukum bagi bangsa Indonesia di masa depan.

Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>