,
Menjadi tanggung jawab Direksi, menyajikan laporan keuangan yang sesuai prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum, merupakan kewajiban yang...
Aksi demonstrasi Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) di kantor pusat Bank Rakyat indonesia dan gedung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada 15...
Suarajournalist-kpk.id-Kubu Raya- Penyelenggara proyek jasa milik pemerintah perlu transparan di samping kualitas dan mutu di pertanyakan hasil...
Penggiat anti korupsi LSM Kampak Papua mendesak kepada Polda Papua agar secepatnya menetapkan tersangka dugaan korupsi anggaran Sentra Pendidikan...
Sepuluh Desa di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan bakal dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Wajo, atas dugaan...
SUARAJOURNALIST-KPK.ID | Jakarta-Salah satu tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan...
23 Maret 2020 | Dibaca: 504 Kali
Tanggapan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Se-Indonesia Terkait Munas Partai

Telah beredar diberbagai media tentang adanya Presedium Penyelamat Partai Barkarya dengan rencana melaksanakan Munas/ Munaslub Partai Berkarya. 

Tanggapan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya hari ini ingin mempertegas bahwa adanya Presedium Penyelamat Partai Berkarya mengatasnamakan sekelompok Kader Partai Berkarya, dengan ini Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) setelah dikonsultasikan dengan Sekjend dan Pengurus DPP Partai Berkarya tanggal 16 Maret 2020 bahwa adanya yang mengatasnamakam Presedium Penyelamat Partai Berkarya jelas-jelas tidak sesuai dengan AD/ART dan Inkonstitusional dapat dikatakan suatu kelompok yang berkeinginan perpecahan di tubuh Partai Berkarya. DPW Se-Indonesia sangat pnhatin atas terjadinya hal tersebut dan menolak adanya Presedium Penyelamat Partai Berkarya. Untuk itu kami menghimbau kepada rekan-rekan Pengurus Partai Berkarya, semua tingkatan agar tidak melanjutkan rencana-rencana yang dapat merugikan Partai Berkarya. 

Selanjutnya Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tidak pemah mengatasnamakan Partai Berkarya, seperti apa yang disampaikan oleh Presedium Penyelamat Partai Berkarya Pengurus DPW dan DPD Se-Indonesia. Tidak pernah pula ada konflik internal dengan DPP sehingga muncul forum Penyelamat Partai Berkarya Ilegal. 

Demikian pula Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) setta Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya mendukung penuh Hasil Raplmnas ke III di Solo dengan Masa Periode 2017-2022.
 
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509
>