Jakarta, Suara Journaaalist KPK. PT PLN (Persero) berkomitmen terus memperkuat solusi layanan listrik hijau terverifikasi guna menjaga daya saing industri nasional di tengah makin ketatnya standar dekarbonisasi global. Langkah ini memastikan ketersediaan pasokan listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) yang kredibel, akuntabel, dan bersih, sehingga produk-produk asal Indonesia tetap kompetitif serta diterima dengan baik di pasar internasional.

Komitmen tersebut dipertegas melalui kolaborasi PLN bersama mitra strategis, seperti Climate Group (RE100), World Resources Institute (WRI) Indonesia, dan Rumah PATEN, dalam forum Green Energy Partnership Forum 2026 di Jakarta pada Rabu (7/10). Forum ini dihadiri oleh 59 korporasi green buyers yang memiliki perhatian terhadap pemanfaatan energi bersih. Melalui kolaborasi berkelanjutan dengan berbagai lembaga independen global, PLN terus memperkuat kredibilitas produk energi hijaunya, seperti Renewable Energy Certificate (REC) dan Green Energy as a Service (GEAS), dengan memastikan keterlacakan yang sah dan terverifikasi sesuai standar audit internasional dari hulu ke hilir.

Direktur Retail dan Niaga PLN, M. Fahrur Rozy menjelaskan bahwa keterlibatan para mitra dan pakar lingkungan global sangat krusial untuk memastikan seluruh klaim penggunaan energi terbarukan oleh pelanggan industri tidak diragukan.

"Kehadiran dari Climate Group, Rumah PATEN, hingga WRI ini untuk membentuk ekosistem di mana PLN memastikan energi hijau yang dihasilkan itu clean—baik dari sisi administrasi, kepastian sumber, hingga keterlacakan. Kita tidak ingin hanya menghasilkan selembar kertas atau sertifikat yang harus dibayar tapi tidak sesuai kredibilitas. PLN bertransformasi tidak hanya jualan listrik, tetapi menjadi digital platform para investor untuk mempertemukan buyer dan seller agar ekosistem terkelola dan lebih banyak investor masuk ke Indonesia," tegas Rozy.

Inisiatif PLN dalam memperkuat pasokan dan infrastruktur EBT ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah dan agenda Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam mendorong swasembada energi serta hilirisasi nasional. Direktur Energi Terbarukan Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Toni Susandy mengungkapkan bahwa potensi EBT nasional yang melebihi 3.600 Gigawatt (GW) dan porsi EBT 61% (pembangkit listrik) dalam RUPTL 2025–2034 menjadi modal kuat menopang dekarbonisasi sektor industri.

"Transisi energi bukan semata-mata agenda lingkungan, tetapi bagian dari strategi ketahanan dan kemandirian energi nasional. Ketika perusahaan meningkatkan penggunaan energi terbarukannya, mereka tidak hanya mengurangi emisi tetapi juga menciptakan demand yang memberi sinyal positif kepada developer dan investor. Dekarbonisasi industri tidak harus dipandang sebagai cost of doing business, melainkan investasi strategis untuk menjaga daya saing industri di masa depan," ujar Toni.

Sementara itu, Executive Chairperson Indonesia Energy Transition Implementation Joint Office (IETJO / Rumah PATEN), Edo Mahendra mengapresiasi langkah PLN yang mengagregasikan permintaan listrik hijau (green demand) skala besar dengan melihat kebutuhan industri secara holistik.

“Di negara-negara berkembang, ada logika ekonomi untuk melindungi industri manufaktur nasional. Saya mengapresiasi PLN yang tidak hanya melihat dari sisi supply—yang merupakan cara lama dan tradisional—tetapi melompat melihat demand lalu mengagregasikannya. Selama ada kepastian, kejelasan, dan stabilitas, arus pendanaan akan mengalir masuk," kata Edo.

Melalui ketersediaan solusi energi hijau yang terverifikasi secara global, PLN optimistis dapat mengawal industri nasional menghadapi gelombang dekarbonisasi sekaligus mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi hijau di kawasan regional.