Pontianak Suara Journaist KPK– Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, melantik lima pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Selasa (10/2/2026), di Aula SSA Kantor Wali Kota Pontianak. Pelantikan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta mempercepat pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Adapun pejabat yang dilantik yaitu Elsa Risfadona sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Mahardika Sari sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), M. Akif sebagai Kepala Dinas Sosial, Irwan Prayitno sebagai Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan, serta Syamsul Akbar sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

“Dengan terisinya jabatan pimpinan tinggi pratama yang sebelumnya kosong, kita berharap kualitas pelayanan publik semakin meningkat dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan sesuai RPJMD Kota Pontianak,” ujar Edi usai pelantikan.
Ia menjelaskan, para pejabat tersebut merupakan hasil dari proses seleksi terbuka (open bidding) yang telah dilaksanakan sejak tiga bulan lalu. Karena itu, Edi meminta para pejabat yang baru dilantik untuk segera beradaptasi, bekerja cepat, dan menghadirkan inovasi dalam menjalankan tugas.

Kepada Kepala Dinas Sosial yang baru, Wali Kota menekankan pentingnya pembaruan data masyarakat miskin, penanganan gelandangan dan pengemis, serta persoalan sosial lainnya. Dinsos diminta lebih aktif, responsif, dan hadir langsung di lapangan.
Sementara itu, kepada Kepala BKAD, Edi menyoroti pentingnya penataan dan pengelolaan aset daerah secara tertib dan akurat. Aset milik pemerintah kota, baik yang telah bebas, masih bersengketa, maupun yang akan dibebaskan, harus terdata dengan baik dan dikelola secara produktif untuk mendukung pembangunan. Ia juga menekankan perlunya koordinasi yang solid antara eksekutif dan legislatif, khususnya dalam pengelolaan anggaran daerah.

Perhatian khusus juga diberikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika. Di era keterbukaan informasi dan digitalisasi, Diskominfo dinilai memegang peran strategis dalam membangun komunikasi publik dan membentuk persepsi masyarakat terhadap arah pembangunan kota.
“Persoalan di lapangan seharusnya bisa cepat terdeteksi dan segera dikomunikasikan kepada publik,” tegasnya.

Edi juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi, penguatan konten publikasi, serta keterlibatan generasi muda dalam mendukung penyebaran informasi pembangunan secara kreatif dan bertanggung jawab.
Di sektor pangan, pertanian, dan perikanan, Wali Kota mendorong pemetaan potensi secara menyeluruh. Sungai, kolam, lahan pertanian produktif, hingga lahan tidur di wilayah perkotaan dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan.
“Jangan berpikir normatif atau terbatas anggaran. Bangun kolaborasi dan lakukan inovasi,” pesannya.
 
Ia menambahkan, pemanfaatan lahan terlantar di tengah kota untuk tanaman pangan dapat menjadi sarana edukasi sekaligus mendukung kebutuhan pangan lokal.
“Beban kerja birokrasi ke depan semakin berat. Masyarakat menunggu hasil nyata dari kinerja pemerintah,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Pontianak, Syamsul Akbar, menyatakan akan segera melakukan konsolidasi internal untuk mengidentifikasi kendala yang ada serta memperkuat sinergi lintas sektor.
“Kami berharap dukungan dan kerja sama rekan-rekan media sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan kebijakan dan program pembangunan kepada masyarakat,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut arahan Wali Kota, Diskominfo juga berencana menyusun regulasi tata kelola media sosial perangkat daerah, termasuk standarisasi manajemen isu dan penyampaian informasi publik.

“Admin media sosial di perangkat daerah diharapkan memiliki strategi dan perspektif yang sama dalam membangun komunikasi yang positif serta menyampaikan program dan kebijakan pemerintah kota secara efektif,” tutupnya.(Bsg) (Prokopim/Kominfo Kota Pontianak)