Koordinator Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K MAKI) Bony Belitong saat konfirmasi media lewat telpon cellulernya menyampaikan di mana kinerja Kejari Banyuasin, atas laporan K-MAKI yang turut dalam peran serta mengawal Dana Desa (DD), sudah berjalan 4 bulan lebih tidak disikapi serius oleh pihak Kejari Banyuasin. Rabu (31/5)

Baca Juga  Kedes dan Bendahara Desa Sukarela Kompak Mangkir Panggilan Kejari Banyuasin
“Pemeriksaan terkesan kabur tidak transparan dan tak ada titik awal dan akhir, sampai dimana laporan kami,” Ujar Bony

Lanjut Bony mengatakan “Bahwa masyarakat yang menjadi korban penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) atas kekejaman oknum Kepala Desa (Kades) Sukarela tanggal 12-13 mei 2023 sebanyak 6 orang sudah di mintai keterangannya dan sampai saat ini belum juga ada tindakan dari pihak Kejari Banyuasin,” lanjut Bony


Dikatakannya, bilamana kasus ini hanya dipandang sebelah mata dan tidak di lakukan tindakan, tidak menutup kemungkinan kewibawaan nama besar Kejari Banyuasin di mata masyarakat Sumatera Selatan khususnya Banyuasin bakal tercoreng.

“Kasus dana desa Sukarela Kecamatan Rantau Bayur kabupaten Banyuasin bilamana tidak dituntaskan, kami tentunya akan mengirimkan surat dan menemui langsung dan meminta Kajati Sumatera Selatan  dan Kepala Kejaksaan Agung RI untuk mengevaluasi kinerja Kajari Banyuasin, sebab tidak mampu menjalankan tugas yang dipercayakan negara dalam membasmi dan memberantas korupsi di Kabupaten Banyuasin dan Kajari Banyuasin lebih baik mundur dari jabatannya” Tegas Bony


Sampai Berita ini diterbitkan korfirmasi dengan pihak kasubsi Kejari Banyuasin belum ada jawaban dan tanggapan(*)