Jakarta, SuaraJournalist-KPK.ID –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak memberikan rekomendasi bagi Nazaruddin dengan berbagai pertimbangan. Penolakan tersebut telah disampaikan ke pihak Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Upaya itu setelah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin mengajukan usul tersebut lewat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, sekaligus meminta pertimbangan atau rekomendasi KPK di dalamnya.

“Kita sudah sampaikan respons terhadap pihak lapas karena memang ada batas waktu yang diatur oleh peraturan pemerintah. Kita sudah sampaikan bahwa KPK tidak merekomendasikan (menolak),” ujar juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/3).

Untuk dasar pertimbangan menolak usulan itu, KPK belum mendapatkan informasi yang cukup terkait masa hukuman pidana yang dijalankan Nazar mantan Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut.

“Kemudian remisi diberikan terkait apa, KPK belum memperoleh informasi itu,” imbuh Febri.

Febri juga menyatakan, Nazaruddin belum memenuhi pembebasan bersyarat sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995.

“Karena kalau dihitung dari dua pertiga masa tahanan yang biasa, tentu belum cukup memenuhi hal tersebut,” ucapnya.