Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat, sepanjang tahun 2018 jumlah permohonan perlindungan mencapai 1290 permohonan, berkurang dibandingkan tahun 2017. Namun demikian, untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak, terorisme. dan korupsi mengalami peningkatan.

Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai menjelaskan, untuk kasus Kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 104 permohonan pada tahun 2017 meningkat mencapai 264 permohonan yang masuk. Sedangkan kasus terorisme meningkat dari 42 permohonan tahun lalu, sampai November 2018 terdapat 133 permohonan. Sementara untuk kasus korupsi dari 53 permohonan meningkat menjadi 130 permohonan di tahun 2018.

“Ini menjadi hal yang luar biasa bagi kami yang berarti LPSK semakin diketahui tugas dan fungsinya oleh publik sehingga kami menjadi rujukan. Dengan demikian, pengakuan atas peran dari LPSK sudah semakin jelas,” tutur Abdul Haris, dalam jumpa pers, Kamis (13/12/2018) di kantor LPSK, Jakarta Timur.

Haris menambahkan, peran aktif yang dilakukan oleh LPSK bukan hanya memberikan layanan, tetapi juga memperkuat peraturan perundang-undangan. Jika dilihat masih menghambat atau belum mengatur, maka LPSK ikut aktif terlibat dalam mengadvokasi.

“Penyempurnaan UU ini dalam rangka untuk pencegahan. Alhamdulillah, apa yang LPSK usulkan mendapat dukungan baik dari DPR maupun pemerintah,” tambah Haris.

Sementara itu, terkait dengan serapan anggaran yang dialokasikan oleh LPSK, dari jumlah anggaran Rp.80,959 miliar, baru terealisasi sebanyak Rp.76 miliar. Meningkatnya permohonan dari kasus terorisme, diindikasikan karena pada tahun 2017 LPSK berhasil memfasilitasi kompensasi (ganti rugi dari negara) kepada beberapa korban terorisme. Selain itu, ada beberapa pembayaran yang harus dilakukan kepada pihak rumah sakit untuk pengobatan korban terorisme.