Pontianak Suara Journalist KPK.  Proyek pembangunan bangunan penguatan tebing di kawasan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, menuai sorotan. Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, kegiatan tersebut merupakan bagian dari pekerjaan “Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut” dengan nilai kontrak mencapai Rp2.460.700.000,00 (termasuk pajak).

Proyek yang dikerjakan oleh CV. SIMAS ini memiliki nomor kontrak 06/PPK/SP/PEMB.TURAP/BABEL/DPUPR.SDA/APBD/2025, dengan tanggal kontrak 23 September 2025 dan masa pelaksanaan selama 101 hari kalender. Adapun konsultan pengawas tercatat adalah CV. Catra Nirwana Consultant.

Namun, kondisi di lapangan memunculkan pertanyaan. Dari pantauan visual, terlihat beberapa bagian konstruksi turap atau penahan tebing diduga tidak sesuai spesifikasi. Beberapa titik tampak mengalami kerusakan, tidak rapi, bahkan terkesan tidak kokoh. Selain itu, lingkungan sekitar proyek terlihat kurang terawat dengan adanya tumpukan sampah di aliran air.

Menanggapi hal tersebut, LIRA Kalbar bersama TOTAS menyampaikan keprihatinan mereka. Kedua pihak menilai bahwa hasil pekerjaan di lapangan patut diduga tidak sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan.

Perwakilan LIRA Kalbar menyatakan bahwa proyek dengan nilai miliaran rupiah seharusnya menghasilkan kualitas pekerjaan yang baik dan sesuai standar teknis. “Kalau melihat kondisi saat ini, kami menduga ada ketidaksesuaian antara pekerjaan di lapangan dengan spesifikasi dalam kontrak. Ini harus diusut secara menyeluruh,” tegasnya.

Senada dengan itu, TOTAS juga mendesak agar pihak terkait, termasuk instansi teknis dan aparat penegak hukum, segera turun tangan melakukan investigasi. Mereka menilai pengawasan terhadap proyek tersebut perlu dipertanyakan, mengingat adanya indikasi ketidaksesuaian kualitas pekerjaan.

“Kami meminta agar proyek ini diaudit. Jika terbukti ada pelanggaran atau penyimpangan, maka harus ada tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujar perwakilan TOTAS.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kontraktor maupun instansi terkait mengenai kondisi proyek tersebut. Masyarakat berharap adanya transparansi dan akuntabilitas agar penggunaan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat dan tidak merugikan publik. (YN/SJ KPk/Kalbr)