Palangka Raya Kalteng , Suara Journalist KPK. Sidang putusan untuk 6 terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola penjualan dan ekspor mineral zirkon, ilmenit, dan rutil di Kalteng bikin kaget. Semua vonisnya jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Berikut rinciannya:
1. Vent Christway: Mantan Kadis ESDM Kalteng
TUNTUTAN JPU: 9 Tahun Penjara
VONIS: 6 Tahun Penjara + Denda Rp1 Miliar (Subsider 190 Hari) + Pidana Tambahan Rp4,2 Miliar
2. Erna Tri Susilawati
TUNTUTAN JPU: 12 Tahun Penjara (Paling Tinggi)
VONIS: 5 Tahun Penjara + Denda Rp500 Juta (Subsider 140 Hari)
3. Fransisco Cosida
TUNTUTAN JPU: 11 Tahun Penjara
VONIS: 5 Tahun Penjara + Denda Rp400 Juta (Subsider 120 Hari)
4. Heri Bowo
TUNTUTAN JPU: 11 Tahun Penjara
VONIS: 4 Tahun 6 Bulan Penjara + Denda Rp300 Juta (Subsider 100 Hari)
5. Indra Himawijaya
TUNTUTAN JPU: 6 Tahun Penjara
VONIS: 4 Tahun Penjara + Denda Rp500 Juta (Subsider 140 Hari)
6. Handi Andi Wahyudi

TUNTUTAN JPU: 11 Tahun Penjara
VONIS: 4 Tahun Penjara

Dari 12 tahun jadi 5 tahun. Dari 11 tahun jadi 4 tahun. Menurut kamu, vonis ini sudah adil atau terlalu ringan?

#KorupsiZirkon #Kalteng #Tipikor #PalangkaRaya. Tuduhan dan pernyataan hakim ketua Rikky Ferdinand SH MH keliru.

Duga Korporasi tidak masuk akal ,karna insvestor bukan merugikan negara.

Justru sebaliknya warga pekerja tambang justru di rugikan , kehilangan pekerjaan dan mata usaha rakyat kecil yang tak berdosa.

Tuduhan, JPU Kejati Kalteng dan Pertimbangan Hakim Ketua Pengadilan Tripikor  keliru karna Hakim Ketua dan JPU Kejati Kalteng Tidak mempertimbangkan Kerugian untuk Daerah terutama masyarakat kecil yang tidak ada mata usaha dan bukan pejabat berpangkat.

Hakim harus mencermati bahwa dengan adanya insvestor dan pengusaha pemasukan Daerah Kalteng serta masyarakat dapat pekerjaan yang layak.

Hakim Ketua Pengadilan Tripikor Palangka Raya Kalteng jangan cuma menilai  Ada kerugian negara karna adanya exsfor barang ke luar negeri, Hakim juga harus mencermati bahwa Barang yang di Exsfor ke luar negeri ,namun Uangnya kembali kepada Masyarakat Kalteng dan di kembangkan lagi menjadi mata usaha rakyat, bukan untuk memperkaya Diri pribadi Owner ataupun untuk para investor.

Pertimbangan Hakim Ketua Pengadilan Tripikor Palangka Raya (Riky Ferdinan SH.MH ) perlu di koreksi jangan semaunya memutuskan dan membuat pertimbangan yang berdampak besar pada omset pemasukan Daerah khusus nya Kalteng dan menghilangkan Mata usaha rakyat kecil yang buat hukum.

Rakyat kecil jangan dikriminalisasi Dengan aturan dan undang undang yang di atur sesuai hatinya donk, KUHAP yang baru di buat oleh tangan manusia manusia yang pandai dan ahli pidana ,namun juga harus di cermati bahwa KUHAP  baru dan undang undang pidana serta aturan dan putusan jangan di baut sesuka hati para Hakim Ketua Pengadilan Tripikor Palangka Raya dan pihak JPU pidsus Kejati Kalteng , karna itu berdampak besar dan merugikan omset pemasukan daerah.

Undang -undang

Keadilan jangan di jadikan alat menindas  Serta Mecari cari kesalahan para insvestor dan pengusaha, pikirkan juga Dampak dan kerugian serta perkembangan untuk kalteng, Tampa adanya Omset pemasukan Daerah bagaimana Kalteng bisa maju dan berkembang.

Ketua pengadilan Tripikor Palangka Raya (Riky Ferdinan SH. MH) harus mempertimbangkan kembali putusan nya kepada enam terdakwa serta Dugaan Korporasi yang tidak berdasar ,hukuman dan putusan pengadilan yang di berikan tidak sesuai karna Dugaan Korupsi itu batal demi hukum karna itu uang pribadi para investor bukan uang Pemerintah atau uang negara yang di gunakan buat membuka usaha untuk rakyat Kalteng ,tegas Ahli pidana AN saat di konfirmasi awak media melalui via telpon WhatsApp nya.

Jelas - jelas  Antara dua insvestor beda Perusahaan dan beda owner kenapa harus di campur aduk .???

Jika emang ada kerugian negara negara yang mana yang telah di rugikan ?? , karna Uang insvestor bukan uang Pemerintah atau uang pejabat ,itu uang dari negara lain yang di kembangkan untuk memajukan Kalteng, terutama rakyat kecil yang tak punya pangkat dan jabatan.

Keputusan Hakim Ketua Pengadilan Tripikor Palangka Raya Kalteng (Riky Ferdinan SH. MH) tidak benar dan keliru besar dan harus segera di ralat dan Revisi putusan tersebut jangan merasa paling benar dalam mengambil putusan ,tegas Mahfud Ramadani SH MH.kepada awak media.

Pandangan umum awak media Jurnalis dan para Advokat serta ahli pidana harus di pertimbangkan oleh Hakim ketua pengadilan  Tripikor ,harus jadi bahan pertimbangan lebih lanjut ,jangan semaunya memutuskan berdasarkan KUHAP dan aturan yang di buat -  buat seakan paling bersih aja .tegas Mahfud Ramadani SH MH selaku Kuasa Hukum Dari pihak perusahaan PT KBM yang di rugikan .........
***penulis- Irawatie -Jurnalis independen*