31 Mei 2018 | Dibaca: 1650 Kali
RUU KUHP Jangan Sampai Merugikan Pemberantasan Korupsi
Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif
Jakarta, SuaraJournalist-KPK.ID | Pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jangan merugikan kegiatan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Begitu dikatakan Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif dalam konfrensi pers di kantornya, Rabu (30/5)
Menurut dia, pengesahan KUHP baru tersebut perlu didukung, asal tidak merugikan pemberantasan korupsi.
"Akan tetapi, KPK berharap rencana pengesahan RUU KUHP tersebut tidak berakibat merugikan pemberantasan korupsi," jelas Laode.
Dia menambahkan, KPK memandang masih terdapat aturan yang beresiko memperlemah KPK dan pemberantasan korupsi jika sejumlah pasal-pasal tentang tindak pidana korupsi masih dipertahankan di RUU KUHP tersebut.
Laode mengaku, sampai saat ini pihaknya belum juga memegang draft akhir dari RKUHP tersebut.
Walau begitu, ada sejumlah persoalan yang dipandang beresiko bagi KPK ataupun pemberantasan korupsi ke depan. Mulai dari kewenangan kelembagaan KPK sampai tidak adanya penegasan soal kewenangan lembaga KPK di RUU KUHP.
"Bahkan terus terang sampai hari ini draft akhir dari RKUHP kami belum miliki. Sudah kami minta tapi selalu berubah-ubah, walaupun kita ikuti terus tetapi ini draft terakhir yang akan diserahkan ke DPR itu belum kita lihat juga wujudnya," Ucap Laode.
