​​​​​


Industri kaleng dalam negeri belum bisa lepas dari bahan baku impor. Jumlahnya lumayan besar, per tahun bisa mencapai 90 ribu ton atau 36%. Bahan baku kaleng tersebut bernama Tinplate atau baja berlapis timah.

Asosiasi Produsen Kemas Kaleng Indonesia (APKKI) mencatat, produsen Tinplate lokal hanya mampu memproduksi 160 ribu ton per tahun sedangkan kebutuhannya mencapai 250 ribu ton. Sisanya harus diimpor dari Taiwan, China, dan Korea Selatan.

"PT Latinusa (satu-satunya produsen Tinplate lokal) hanya mampu memproduksi sebesar 160 ribu MT Tinplate per tahunnya," ungkap Ketua APKKI Halim PW saat ditemui di Gedung Kementerian Perdagangan, Jalan Ridwan Rais, Jakarta, Jumat (4/5/18).

Masih tingginya angka impor Tinplate tidak didukung dengan kebijakan pemerintah yang justru dianggap menyulitkan dan memberatkan. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) berencana untuk melanjutkan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). Itu artinya Tinplate akan dikenakan tarif bea masuk sampai 20%, rinciannya pengenaan tarif bea masuk 12,57% ditambah BMAD dikisaran 4,4% hingga 7,9%."Ini sangat mencekik industri kami. Sebanyak 4 industri kami sudah tutup di tahun 2017," Jelas Sekretaris Jenderal APKKI Arief Junaidi.

Lebih lanjut dia menambahkan, saat ini banyak industri makanan dan minuman yang justru memilih untuk mengimpor langsung kaleng jadi dengan menggunakan tarif Free Trade Agreement (FTA) alias tidak dikenakan biaya impor apapun. Sehingga, hal ini membuat banyak produsen kemas kaleng dalam negeri gulung tikar.

"Kami mau jual produk kemas kaleng harganya mahal karena produksi juga mahal kalah saing dengan produk impor yang dikenakan tarif FTA.

Sementara, kalau kami buat harganya murah, kami enggak bisa memperoleh keuntungan," keluh Arief.
​​​​
Untuk Itu APPKI meminta dengan sangat kepada KADI dan Menteri Perdagangan RI atau Pemerintah Indonesia untuk tidak memperpanjang BMAD dan Menurunkan BM Tinplate yang 12,5%, sehingga akan dapat mendorong pertumbuhan kemasan kaleng Nasional.