Jakarta, 17 September 2025 – Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama (NU) RMI NU DKI Jakarta menyatakan dukungan penuh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah. Namun, asosiasi menegaskan penolakan terhadap penggunaan food tray impor asal China yang menimbulkan kontroversi terkait isu kehalalan dan keamanan produk.

Sikap ini ditegaskan dalam acara bertajuk “Mendukung Program MBG Presiden dan Menolak Food Tray Impor China” yang digelar di Jakarta, Rabu (17/9).

Sebelumnya, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) telah menyoroti dugaan penggunaan minyak babi dalam proses produksi food tray impor tersebut. Wafa Riansah Wakil Seketaris RMI NU DKI, menjelaskan indikasi itu diperoleh dari dokumen Material Safety Data Sheet (MSDS), sementara sampel produk kini masih diuji di laboratorium.

“Temuan ini perlu dikonfirmasi resmi. Hal ini demi memastikan keamanan dan kehalalan bagi pelajar Muslim penerima manfaat MBG,” ungkap Wafa.

Produsen lokal juga menegaskan bahwa industri dalam negeri telah menggunakan minyak nabati dalam proses pencetakan tray, yang lebih aman dan terjamin kehalalannya. Zulkifli Henri dari Asosiasi Produsen Makanan dan Kemasan Indonesia (APMAKI) menambahkan bahwa produk lokal sudah memiliki sertifikasi halal dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Praktik impor berlebihan justru melemahkan industri lokal. Padahal pabrik dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan dengan kualitas terjamin. Harga murah tidak boleh mengorbankan standar halal dan keamanan konsumen,” tegas Zulkifli.

Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) NU Jakarta, KH Rakhmad Zailani Kiki, juga menyoroti aspek halal sejak awal proses produksi. “Umat Islam berhak mendapatkan jaminan halal, termasuk dalam program MBG. Pemerintah harus memastikan standar halal berlaku untuk semua bahan pendukung,” ujarnya.

Ia mendesak Menteri Perdagangan untuk menghentikan impor food tray yang belum jelas kehalalannya, sekaligus mengutamakan produk dalam negeri.

Asosiasi Pesantren NU menegaskan bahwa penolakan ini bukan sekadar soal bisnis, melainkan perlindungan akidah umat. “Keamanan konsumsi halal adalah prioritas yang tidak bisa ditawar,” tutup pernyataan resmi asosiasi.