Jakarta, 24 Agustus 2025 Poros Pelajar yang terdiri dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Pelajar Islam Indonesia (PII), dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) menggelar forum diskusi bertajuk “Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis: Peran Pelajar untuk Generasi Sehat dan Cerdas” di Barocks Café & Restaurant, Jakarta, Minggu (24/8).

Acara ini menghadirkan berbagai narasumber lintas sektor, mulai dari pelajar, akademisi, asosiasi industri, hingga dunia usaha. Forum difokuskan pada evaluasi partisipatif terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini dijalankan pemerintah.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Wadah Makanan Indonesia (APMAKI), Ardy Susanto Oey, menekankan pentingnya pemenuhan standar kemasan makanan ramah lingkungan dalam mendukung keberlanjutan program MBG.

“Program makan bergizi gratis tidak hanya soal kualitas gizi, tetapi juga bagaimana distribusi dan penyajiannya dilakukan dengan aman dan tidak menimbulkan persoalan lingkungan. Industri kemasan siap berkolaborasi menghadirkan solusi yang efisien dan ramah lingkungan,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hasan Bazri, menyoroti peluang besar keterlibatan sektor swasta dalam memperkuat rantai pasok program. Ia menyebut MBG sebagai program dengan dampak ganda, baik bagi kesehatan pelajar maupun penguatan ekonomi lokal.

Berdasarkan data yang dipaparkannya, program ini telah menjangkau sekitar 7,18 juta siswa dengan kapasitas nasional 7,8 juta, dan target mencapai 8,4 juta penerima manfaat.

“Kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Singapura, cakupan program ini setara dengan hampir seluruh populasinya. Ini menunjukkan betapa strategis dan masifnya MBG,” ujar Hasan.

Menurut Hasan, MBG didesain dengan konsep modular karena menyangkut tiga aspek utama: kesehatan generasi muda, perputaran ekonomi lokal, dan penciptaan lapangan kerja. Ia mencontohkan, dalam satu kampung dengan 100 keluarga, kebutuhan pangan yang dipenuhi dari pasar lokal—mulai dari beras, daging, ikan, hingga sayuran—akan memicu perputaran ekonomi yang signifikan.

Dari sisi pembiayaan, Hasan menjelaskan bahwa skema MBG tergolong efisien. Dari alokasi sekitar Rp15.000, sebanyak Rp10.000 digunakan untuk ekosistem produksi pangan, Rp3.000 untuk biaya operasional dan insentif relawan, serta Rp2.000 untuk infrastruktur pendukung seperti listrik, air, dan internet. Relawan yang terlibat mendapatkan kompensasi Rp100.000–Rp150.000, namun tetap diposisikan sebagai bagian dari gerakan sosial, bukan pegawai tetap.

“Model ini melibatkan ribuan relawan dan kelompok masyarakat, sehingga tidak hanya menyehatkan pelajar, tapi juga membuka kesempatan kerja serta memberdayakan komunitas,” tambah Hasan.

Dari kalangan pelajar, perwakilan IPNU menekankan pentingnya pemerataan distribusi hingga pelosok, PII menyoroti kualitas gizi yang seimbang, sementara IPM menegaskan perlunya transparansi anggaran agar program berjalan akuntabel.

Poros Pelajar berharap forum ini dapat melahirkan rekomendasi strategis bagi pemerintah, sehingga Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi program jangka pendek, melainkan strategi pembangunan jangka panjang dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.