Jakarta — Organisasi kemasyarakatan Buddha Dharmapala Nusantara resmi melantik Dewan Pengurus Pusat (DPP) periode 2025–2030 sekaligus menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Jumat (27/2/2026). Agenda ini menjadi tindak lanjut Musyawarah Nasional (Munas) yang dilaksanakan pada November 2025 lalu.
Pelantikan tersebut menandai dimulainya periode kedua kepengurusan Dharmapala Nusantara berdasarkan Surat Ketetapan Nomor 099/TAP/DPP-DN-FABB/II/2026 dengan masa bakti 2025–2030. Rakernas dirangkaikan untuk merumuskan arah program kerja jangka menengah dan panjang organisasi dalam lima tahun ke depan, sekaligus memperkuat konsolidasi internal.

Ketua Umum Dharmapala Nusantara, Kevin Wu, menegaskan bahwa Rakernas bukan sekadar agenda administratif, melainkan momentum strategis untuk menyatukan barisan dan memperkuat komitmen kebangsaan umat Buddha.

“Rakernas ini menjadi ruang konsolidasi untuk menyamakan visi, memperkuat sinergi, dan memastikan Dharmapala Nusantara hadir sebagai organisasi yang bermanfaat bagi umat, bangsa, dan negara,” ujar Kevin Wu.

Dalam visinya, Dharmapala Nusantara menegaskan komitmen menjadi kalyana mitta atau sahabat sejati bagi Kementerian Agama RI, khususnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, serta seluruh majelis Buddha di Indonesia tanpa sekat sektarian.

Organisasi ini mengusung tiga misi utama sebagai pijakan kerja, yakni menjaga Dharma, melindungi Dharma, serta memberikan perlindungan bagi seluruh umat Buddha di Indonesia.

Penguatan Struktur dan Program Strategis
Untuk periode 2025–2030, Kevin Wu, S.E., M.H. kembali dipercaya sebagai Ketua Umum. Ia didampingi Christian Louis sebagai Sekretaris Jenderal dan Irma Gunawan sebagai Bendahara Umum.
Struktur organisasi disusun secara berjenjang dan profesional, dengan pembagian departemen serta divisi di setiap pilar kerja. Model ini dirancang untuk menjamin keberlanjutan organisasi sekaligus mendorong kaderisasi yang sistematis.

Rakernas juga menetapkan sejumlah langkah strategis, antara lain penguatan tim hukum untuk advokasi umat, pengembangan kapasitas kader di bidang politik dan kebijakan publik, serta perluasan jejaring organisasi. Optimalisasi media sosial juga menjadi perhatian sebagai sarana edukasi dan komunikasi publik.
Menurut pengurus, langkah tersebut penting agar Dharmapala Nusantara mampu merespons dinamika sosial dan kebangsaan secara cepat dan terukur.

Peran dalam Perlindungan Umat
Dharmapala Nusantara menegaskan perannya sebagai penjaga ketentraman dan keamanan umat Buddha dalam menjalankan ritual keagamaan. Peran ini dinilai krusial, terutama ketika terjadi kesalahpahaman atau gesekan di lapangan.
Perwakilan Dharmapala menyebutkan bahwa persoalan teknis seperti parkir kendaraan hingga penolakan sebagian warga kerap memicu konflik kecil dalam praktik peribadatan.

“Kalau terjadi kesalahpahaman atau persinggungan, di situlah ruang kami untuk ikut menjaga ketentraman dan memastikan ritual keagamaan berjalan dengan baik. Itulah peran Dharmapala,” ujarnya.
Secara fungsi, Dharmapala diposisikan serupa dengan organisasi kepemudaan keagamaan di agama lain yang aktif dalam pengamanan dan pendampingan umat. Selama ini, umat Buddha dinilai relatif minim memiliki wadah yang secara khusus bergerak dalam perlindungan hak beribadah.

Tantangan Pendanaan
Terkait pendanaan, Dharmapala Nusantara menegaskan statusnya sebagai organisasi non-nirlaba yang tidak berorientasi pada keuntungan. Seluruh aktivitas organisasi ditopang oleh dukungan umat dan para donatur yang berkontribusi secara sukarela.
“Dukungan dari pemerintah sangat minim. Sudah beberapa tahun ini hampir tidak ada, mungkin juga dipengaruhi kebijakan efisiensi,” ungkap perwakilan Dharmapala.
Meski demikian, keterbatasan tersebut tidak menyurutkan langkah organisasi untuk tetap menjalankan fungsi perlindungan, edukasi toleransi, serta advokasi umat di berbagai daerah.

Teguhkan Komitmen Kebangsaan
Di penghujung acara, seluruh pengurus membacakan Asta Pranidhana Dharmapala Nusantara sebagai ikrar bersama. Delapan butir komitmen tersebut menegaskan kesetiaan kepada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945, serta kesetiaan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha.

Kevin Wu berharap komitmen tersebut menjadi landasan pengabdian organisasi dalam lima tahun mendatang.

“Harapan kami sederhana, umat beragama di Indonesia dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan tenteram. Jika tidak ada perselisihan tentu itu yang terbaik. Namun jika terjadi, Dharmapala siap hadir untuk menjaga dan mengedukasi,” pungkasnya.