Jakarta – Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, mendorong penguatan integrasi data korporasi lintas kementerian dan lembaga guna meningkatkan transparansi, kepastian hukum, serta kualitas pelayanan publik dan iklim investasi nasional.

Hal tersebut disampaikan Supratman dalam Forum Nasional bertajuk *Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi untuk Mendukung Pelayanan Publik dan Ekosistem Investasi Tahun 2026* yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum, di Ballroom The Ritz-Carlton Hotel, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Forum nasional tersebut menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebagai pembicara utama (*keynote speaker*), serta Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo.

Dalam arahannya, Supratman menegaskan bahwa integrasi data korporasi menjadi kebutuhan penting untuk memastikan keseragaman informasi perusahaan di berbagai instansi pemerintah. Hal ini terutama berkaitan dengan data kepemilikan manfaat (*beneficial ownership*) dan susunan kepengurusan perseroan.

Menurutnya, perbedaan data antarkementerian dan lembaga dapat menghambat proses pengawasan, koordinasi, hingga pengambilan keputusan strategis pemerintah.

Melalui sistem data yang terintegrasi, setiap instansi diharapkan dapat mengakses informasi korporasi secara lebih cepat dan real-time tanpa harus melalui proses administrasi surat-menyurat yang panjang.

Supratman menegaskan, integrasi tersebut bukan untuk mengambil alih kewenangan teknis kementerian dan lembaga lain, melainkan membangun sinergi agar data perusahaan yang dimiliki pemerintah semakin akurat, konsisten, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan masing-masing instansi.

### Pertukaran Data Korporasi Capai Lebih dari 50 Juta

Supratman mengungkapkan, sepanjang 2023 hingga 2026, pertukaran data dari sistem Kementerian Hukum telah mencapai lebih dari 50 juta data.

Sementara itu, dari sekitar 3,8 juta badan hukum dan badan usaha yang tercatat, masih terdapat kurang lebih 700.000 entitas yang diblokir karena belum memenuhi kewajiban pelaporan kepemilikan manfaat (*beneficial ownership*).

Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya yang mencapai sekitar 1,8 juta badan usaha. Penurunan ini merupakan hasil penerapan kebijakan penataan dan peningkatan kepatuhan pelaporan pemilik manfaat oleh Kementerian Hukum.

Integrasi data juga diharapkan memperkuat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan, khususnya dalam mendukung pengawasan serta penanganan dugaan tindak pidana korporasi.

Termasuk di dalamnya upaya pemblokiran perubahan data perseroan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Perkuat Komitmen Kolaborasi Antarinstansi

Sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi nasional, forum tersebut juga diisi dengan penandatanganan komitmen bersama antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta KPK.

Komitmen tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat pemanfaatan dan pertukaran data korporasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan, pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Supratman juga mendorong pemanfaatan dashboard digital agar pengawasan oleh Ombudsman terhadap kinerja pelayanan Kementerian Hukum dapat berlangsung lebih transparan, terbuka, dan efektif.

Ia menilai transformasi digital menjadi instrumen penting untuk meminimalkan potensi penyimpangan birokrasi, meningkatkan akuntabilitas, sekaligus membangun tata kelola pemerintahan yang bersih.

"Pada forum yang terhormat ini, kita mohon dengan hormat, kita kolaborasi demi Merah Putih," ujar Supratman.

Melalui forum nasional ini, Kementerian Hukum berharap integrasi data korporasi dapat menjadi fondasi penguatan ekosistem digital pemerintahan, meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta menciptakan iklim investasi yang semakin transparan, sehat, dan kompetitif di Indonesia.