JAKARTA, 6 Oktober 2026 — Presidium Mitra BGN Indonesia menyatakan memulai aksi “Suspend BGN” sejak 5 Oktober 2026 sebagai bentuk kekecewaan mendalam setelah berbagai upaya untuk menyampaikan persoalan dan penderitaan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai belum menghasilkan kepastian penyelesaian.

Aksi tersebut, menurut Presidium, akan terus dilakukan sampai terdapat kejelasan dan terwujudnya keadilan bagi mitra yang telah berinvestasi dan terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini merupakan kelanjutan dari rangkaian upaya yang telah dilakukan mitra, termasuk Aksi Panca Mitra pada 1 Oktober 2026 di depan DPR RI serta pertemuan dengan pimpinan DPR RI untuk menyampaikan langsung persoalan yang dihadapi mitra dari berbagai daerah.

“Segala upaya sudah kami coba. Kami sudah datang ke DPR, kami sudah bertemu dengan pimpinan DPR RI, kami sudah menyampaikan penderitaan mitra dan meminta agar difasilitasi bertemu dengan Kepala BGN. Tetapi sampai hari ini kepastian yang kami harapkan belum terwujud,” kata Presidium Mitra BGN Indonesia.

DARI BICARA, MEMINTA, HINGGA MEMILIH BUNGKAM

Mitra mengatakan mereka telah memilih berbagai jalur untuk menyampaikan aspirasi.

Mulai dari komunikasi dengan pihak terkait, penyampaian aspirasi melalui DPR RI, aksi terbuka, hingga permintaan pertemuan langsung dengan pimpinan BGN.

Namun, ketika pertemuan yang diharapkan menjadi pintu penyelesaian kembali mengalami penundaan, kekecewaan mitra semakin besar.

Mitra kemudian melakukan aksi simbolik menutup mulut dengan lakban.

Bagi Presidium, aksi tersebut bukan sekadar bentuk protes, melainkan simbol dari suara para mitra yang merasa telah berulang kali disampaikan tetapi belum mendapatkan jawaban yang memberikan kepastian.

“Hari ini kami tidak lagi banyak bicara. Mulut kami kami tutup. Bukan karena kami tidak mempunyai suara, tetapi karena kami merasa suara mitra tidak didengar,” ujar perwakilan Presidium.

5 OKTOBER: MITRA MENYATAKAN “SUSPEND”

Mulai 5 Oktober 2026, Presidium menyatakan dimulainya gerakan “Suspend BGN”.

Gerakan ini diposisikan sebagai bentuk tekanan moral dan simbolik agar persoalan mitra segera mendapatkan penyelesaian.

Presidium menegaskan bahwa gerakan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis.

Sebaliknya, mitra menyatakan bahwa mereka tetap mendukung tujuan program tersebut.

Yang dipersoalkan adalah ketidakpastian yang dialami mitra setelah menginvestasikan modal, membangun fasilitas, membeli peralatan, menyiapkan tenaga kerja, dan memenuhi berbagai kebutuhan untuk mendukung program pemerintah.

Menurut mitra, ketika operasional SPPG mengalami penghentian atau penangguhan, kewajiban finansial tetap berjalan.

Cicilan tetap berjalan.

Beban investasi tetap ada.

Bangunan tetap membutuhkan biaya.

Peralatan terus mengalami penyusutan.

Karena itu, mereka meminta pemerintah memberikan kejelasan mengenai status operasional dan nasib investasi yang telah dikeluarkan.

PERTEMUAN DENGAN PIMPINAN DPR RI

Presidium menyebut pertemuan dengan pimpinan DPR RI pada 1 Oktober merupakan salah satu upaya penting yang dilakukan untuk membawa persoalan mitra ke tingkat kelembagaan.

Dalam pertemuan tersebut, mitra menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi dan meminta agar DPR membantu membuka ruang komunikasi langsung dengan Kepala BGN.

Menurut Presidium, terdapat komitmen untuk memfasilitasi pertemuan tersebut.

Namun, rencana pertemuan kemudian mengalami penundaan.

Mitra menyebut mereka kembali diminta bersabar dan diarahkan untuk menunggu kemungkinan pertemuan pada 8 Oktober 2026.

Kondisi tersebut dinilai memperpanjang ketidakpastian yang sudah dialami mitra.

“Kami sudah bersabar. Kami sudah mengikuti jalur yang ada. Kami sudah menyampaikan kepada DPR. Kami sudah meminta pertemuan dengan BGN. Tetapi kalau kembali ditunda, sampai kapan kami harus menunggu?”

“SUSPEND SAMPAI KEADILAN TERWUJUD”

Presidium Mitra BGN Indonesia menyatakan gerakan “Suspend BGN” akan terus menjadi simbol perjuangan sampai terdapat penyelesaian yang dianggap adil bagi mitra.

Mereka meminta pemerintah dan BGN memberikan kepastian setidaknya mengenai lima persoalan:

1. Status SPPG yang mengalami suspend atau penghentian operasional.
2. Kepastian terhadap investasi yang telah dikeluarkan mitra.
3. Kejelasan dasar dan mekanisme kebijakan suspend.
4. Kepastian keberlanjutan hubungan kerja sama mitra dengan BGN.
5. Penyelesaian terhadap beban pembiayaan yang tetap berjalan selama operasional dihentikan atau ditangguhkan.

Mitra mengatakan tidak meminta perlakuan istimewa.

Mereka meminta agar pihak yang telah mengambil risiko untuk mendukung program pemerintah tidak ditinggalkan ketika terjadi perubahan kebijakan.

“KAMI SUDAH MENCOBA BERBICARA.”

“KAMI SUDAH MENYAMPAIKAN PENDERITAAN KAMI.”

“KAMI SUDAH DATANG KE DPR.”

“KAMI SUDAH MEMINTA DIPERTEMUKAN DENGAN BGN.”

“SEKARANG KAMI MEMILIH BUNGKAM.”

“SUSPEND BGN SAMPAI KEADILAN TERWUJUD.”

Presidium menegaskan bahwa aksi tersebut tidak ditujukan untuk menghentikan Program Makan Bergizi Gratis.

Sebaliknya, mereka meminta agar program pemerintah tersebut dijalankan dengan tata kelola yang memberikan kepastian hukum, kepastian kebijakan, dan perlindungan yang wajar bagi pihak yang telah berinvestasi dalam pelaksanaannya.

Bagi para mitra, persoalan ini bukan semata-mata mengenai keuntungan.

Ini mengenai investasi, utang, tenaga kerja, keluarga, dan kehidupan ribuan orang yang bergantung pada keberlanjutan usaha mereka.

Karena itu, mereka meminta negara hadir memberikan penyelesaian.

“Kami tidak meminta dikasihani. Kami meminta keadilan.”

Presidium Mitra BGN Indonesia
Jakarta, 6 Oktober 2026