DEPOK – Upaya pemerintah meningkatkan kualitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan desa terus diperkuat melalui Program Kepala Desa Masuk Kampus Angkatan II yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Program yang merupakan bagian dari Program Pemerintahan Desa Berdampak Tahun 2026 ini menjadi wadah bagi para kepala desa dari berbagai daerah untuk memperdalam kapasitas kepemimpinan, memperkaya wawasan, serta mendorong lahirnya inovasi berbasis potensi lokal dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Program yang berlangsung di Kampus Universitas Indonesia tersebut menghadirkan para akademisi, praktisi, dan pejabat pemerintah untuk memberikan pembekalan mengenai kepemimpinan, tata kelola pemerintahan desa, inovasi pelayanan publik, pengembangan ekonomi desa, hingga pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa penguatan kapasitas kepala desa merupakan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan nasional sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan perkotaan dan pedesaan. Karena itu, Kemendagri menggandeng Universitas Indonesia dalam penyelenggaraan Program Kepala Desa Masuk Kampus sebagai bagian dari upaya membangun kepemimpinan desa yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing.

Menurut Mendagri, desa tidak lagi dapat dipandang sebagai pelengkap pembangunan. Sebaliknya, desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menekan laju urbanisasi ke wilayah perkotaan.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan yang terlalu berpusat di kota berpotensi menimbulkan ketimpangan serta berbagai persoalan sosial. Kondisi tersebut, kata Tito, telah dialami sejumlah negara maju, salah satunya Jepang, yang menghadapi konsentrasi penduduk di kawasan perkotaan, berkurangnya populasi desa, hingga fenomena aging population akibat rendahnya angka kelahiran.

“Jika jumlah penduduk usia produktif terus menurun, maka kemampuan suatu negara untuk berproduksi juga akan ikut menurun. Karena itu, pembangunan desa harus menjadi perhatian serius,” ujar Tito.

Menurutnya, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk menghindari kondisi tersebut karena komposisi penduduk antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih relatif seimbang. Modal demografi tersebut harus dimanfaatkan dengan memperkuat desa sebagai motor pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga pemerataan pembangunan nasional.

Mendagri juga menekankan bahwa penguatan desa telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan lebih besar kepada desa dalam mengelola pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Melalui Program Kepala Desa Masuk Kampus, pemerintah berharap para kepala desa semakin mampu mengelola pemerintahan secara profesional, memperkuat pelayanan publik, mengembangkan potensi ekonomi lokal, serta melahirkan berbagai inovasi yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan kapasitas kepemimpinan yang semakin kuat, desa diharapkan menjadi pilar utama dalam mewujudkan pembangunan nasional yang merata, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Salah satu peserta, Kepala Desa (Perbekel) Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali, Dr. I Gede Pawana, S.Ag., M.Fil.H., mengapresiasi penyelenggaraan Program Kepala Desa Masuk Kampus Angkatan II. Menurutnya, program tersebut memberikan pengalaman pembelajaran yang berbeda karena mempertemukan kepala desa dengan kalangan akademisi dan praktisi dalam satu ruang diskusi yang berorientasi pada penguatan kapasitas pemerintahan desa.

Pawana mengatakan rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Menteri Dalam Negeri, kemudian dilanjutkan kuliah umum dan pembelajaran di kelas hingga sore hari.

“Pembukaan dilakukan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, kemudian dilanjutkan kuliah umum dan pembelajaran di kelas. Materi yang disampaikan para dosen sangat bermanfaat karena memberikan perspektif baru bagi kami dalam mengelola pemerintahan desa,” kata Pawana.

Ia menilai salah satu manfaat utama program tersebut adalah memperkuat pemahaman kepala desa terhadap implementasi berbagai regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, regulasi yang ada saat ini sudah cukup memadai sehingga tantangan terbesar adalah memastikan seluruh aturan tersebut dapat dijalankan secara konsisten di tingkat desa.

“Regulasinya sudah tersedia. Yang menjadi tantangan bagi kami adalah bagaimana seluruh aturan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Pawana mengatakan Kabupaten Karangasem mengirimkan dua kepala desa untuk mengikuti Program Kepala Desa Masuk Kampus Angkatan II. Sementara itu, Provinsi Bali diwakili oleh 18 kepala desa yang dipilih berdasarkan capaian inovasi dan prestasi dalam membangun desanya masing-masing.

Ia berharap ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama mengikuti program tersebut dapat menjadi bekal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong lahirnya berbagai terobosan yang mampu mengoptimalkan potensi desa.

“Program ini membuka cara pandang baru bagi kami. Kepala desa tidak hanya dituntut mampu menjalankan pemerintahan dengan baik, tetapi juga harus mampu melihat peluang, menggali potensi lokal, dan menghadirkan inovasi yang dapat memperkuat kemandirian desa,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Pawana juga berharap pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap keberlanjutan kebijakan dana desa. Menurutnya, keberadaan dana desa masih menjadi instrumen penting untuk mempercepat pembangunan, khususnya bagi desa-desa yang memiliki keterbatasan kemampuan fiskal.

“Kami berharap alokasi dana desa dapat tetap menjadi perhatian pemerintah. Bagi desa-desa yang memiliki keterbatasan dukungan anggaran daerah, dana desa sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.