Jakarta, 24 Oktober 2025 — Center for Health Economics and Development (CHED) ITB Ahmad Dahlan Jakarta menyelenggarakan Webinar Nasional bertema “Disinsentif Fiskal Pengendalian Tembakau Indonesia: Purbaya Effect & Kontradiksi Kebijakan Cukai Rokok” pada Jumat (24/10) melalui platform Zoom Meeting.

Dalam paparannya, Kepala CHED ITB Ahmad Dahlan, Roosita Meilani Dewi, menyoroti arah kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai belum konsisten terhadap upaya pengendalian tembakau nasional.

Menurut Roosita, apabila Harga Jual Eceran (HJE) rokok tidak mengalami kenaikan pada tahun 2026, maka produk tembakau akan semakin terjangkau, terutama bagi anak-anak dan remaja Indonesia.

 “Cukai adalah instrumen fiskal untuk pengendalian, bukan semata-mata sumber pendapatan negara,” tegas Roosita.

Ia menyebut fenomena yang disebut sebagai “Purbaya Effect”, yaitu adanya kontradiksi antara komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia unggul dan keputusan untuk menahan kenaikan cukai hasil tembakau.

Roosita juga menyoroti lemahnya sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan non-fiskal, yang menurutnya berpotensi melemahkan perlindungan kesehatan masyarakat serta efektivitas program pengendalian konsumsi rokok.

“Jika regulasi tidak tegas, industri akan terus diuntungkan, sementara rakyat menanggung beban kesehatan yang semakin mahal,” ujarnya dalam sesi refleksi webinar tersebut.

Dalam perbandingannya, Roosita menilai negara seperti Jepang dan Tiongkok memiliki tingkat intervensi industri rokok yang lebih rendah, sementara kebijakan fiskal mereka lebih berpihak pada kesehatan publik.

Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu memastikan alokasi pendapatan dari cukai benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan kesehatan, penegakan hukum, dan kesejahteraan sosial, bukan sekadar menambah penerimaan negara.

CHED ITB Ahmad Dahlan mendorong agar kebijakan fiskal dan non-fiskal dirancang selaras dalam satu peta jalan (roadmap) yang menempatkan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama.

Roosita menutup dengan harapan agar Presiden Prabowo menegakkan arah kebijakan fiskal yang pro-kesehatan, demi melindungi generasi muda Indonesia dari dampak buruk rokok dan dominasi industri tembakau.