,
Muba Suara Journalist KPK. Jalan di Kampung 4 RT 4 Desa Sungai Dua Belum Diperbaiki, Masyarakat Resah Kecamatan Sungai Keruh  kabupaten musi...
Jakarta, Suara Journalis KPK. Ketua Umum Gerakan Rakyat Peduli Keuangan Negara (GRPKN) Evert Nunuhitu datang ke Ombudsman (ORI) untuk melaporkan...
Pati, Suara Journalist KPK- Seorang oknum sektetaris desa yang berinisial W, Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, Jawa Tengah...
Kupang, Suara Journalist KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu segera melakukan investigasi sehubungan dengan pemberian kredit Bank...
Makassar, Suara Journalist KPK  Tim penyidik kejaksaan menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan perpustakaan...
Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe seakan tak henti-hentinya berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus yang membelitnya cukup...
22 Februari 2019 | Dibaca: 1636 Kali
KEMENHAN Republik Indonesia Gelar Rapat Kerja Terkait Penaatan Ruang Militer Di DKI Jakarta

Suarajournalist-kpk.id-Jakarta-Penataan ruang militer di setiap daerah merupakan hal yang sangat penting bagi untuk dilakukan. Hal ini sangat penting untuk menunjang pertahanan di negara kesatuan republik Indonesia ini. Maka Kementerian Pertahanan menggelar
Rapat Kerja Penataan Ruang Wilayah DKI Jakarta. Kegiatan ini dilakukan rutin setiap tahun atau dapat dikatakan agenda rutin tahunan jelas 
Kepala Kanwil Kemhan DKI Jakarta Brigjen TNI AD Adi Sudaryanto di Kantor Kementerian Pertahanan DKI Jakarta.


Rapat ini juga merupakan lanjutan dari rapat tahun lalu yang juga membahas hal yang sama. Lebih lanjut Adi menjelaskan bahwa di dalam rapat ini dibahas aset-aset atau kekayaan khususnya tanah dan bangunan yang dimiliki oleh lembaga militer Kementerian Pertahanan dan Kesatuan Militer lainnya baik itu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara khususnya di wilayah DKI Jakarta ini. 

Jadi tujuan inti dari rapat ini adalah sebagai bentuk penyempurnaan penataan aset karena setiap tahun data tersebut bisa saja berubah. Jadi nantinya diharapkan data yang dimiliki oleh Instansi TNI tersebut nantinya bisa singkron dengan data yang dimiliki oleh pemerintah daerah DKI Jakarta. Serta kita nantinya bisa memiliki data yang jelas dan akurat terkait aset-aset yang ada.

Acara yang digelar pada hari Kamis tanggal (14/02/2019) ini dihadiri sekitar 40 orang yang terdiri dari para perwira pejabat perwakilan dari institusi markas besar TNI Angkatan Darat, markas besar TNI Angkatan Laut dan markas besar TNI Angkatan Udara serta berbagai unsur Muspida dinas terkait dari pemerintah provinsi DKI Jakarta,  Bapeda, Dinas Cipta Karya Kementerian PUPR dan perwakilan Kementerian ATR dan BPN provinsi DKI Jakarta serta dinas penanaman modal dan perijinan terpadu provinsi DKI Jakarta. 

Setiap tahun pemerintah daerah memiliki program pengembangan wilayah dan bangunan. Jadi ketika pemerintah DKI Jakarta ingin membangun di lokasi yang berada di dekat aset kami tentunya harus berkoordinasi dulu dengan kami. Misalnya Pembangunan tersebut berkaitan dengan kemaslahatan rakyat itu nantinya bisa kami diskusikan dan akan kami pertimbangkan jelas Adi.

Harapan dari rapat ini adalah diharapkan nanti hasilnya bisa digunakan bersama-sama baik itu dari kementerian Pertahanan TNI dan Dinas Provinsi DKI Jakarta sebagai acuan dalam mengembangkan provinsi DKI Jakarta tanpa harus menghilangkan atau melewati kepentingan aspek pertahanan Di DKI Jakarta ini khususnya ungkap Adi.
Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 -

Perwakilan Jawa Tengah
Omah Journalis.
Jl. Raya Pati - Jepara
Desa Payak Barat, RT. 09/RW III. Kec. Cluwak, Kab. Pati
Kode Pos 59157. Telp/WA. : 0878 1504 0283
>