Jakarta — Pemerintah bersama pelaku industri dan asosiasi peternak mendorong percepatan hilirisasi sektor perunggasan nasional guna memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat.

Komitmen tersebut mengemuka dalam seminar AGRIMAT & AGRILIVESTOCK ASIA 2026 yang digelar di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Di tengah tekanan tingginya biaya produksi, fluktuasi harga ayam dan telur, serta dominasi rantai pasok oleh perusahaan besar, hilirisasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi peternak rakyat di pasar domestik.

Ketua penyelenggara seminar dari Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN), Alvino, mengatakan peternak rakyat selama ini masih bergantung pada penjualan ayam hidup dan telur mentah yang sangat rentan terhadap gejolak harga.
Karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat infrastruktur pascapanen seperti Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), fasilitas rantai dingin (cold storage), serta memperluas penyerapan hasil ternak melalui BUMN pangan sebagai bagian dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

“Melalui sinergi antara Kementerian Pertanian, BUMN pangan, dan lembaga investasi nasional, ekosistem usaha yang lebih berkeadilan dapat segera diwujudkan,” kata Alvino.

Dorongan tersebut sejalan dengan rencana pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bersama Kementerian Pertanian yang tengah menyiapkan pendanaan sekitar Rp20 triliun untuk pembangunan ekosistem peternakan ayam terintegrasi berskala nasional.

Selain itu, pemerintah juga berencana mengalihkan kewenangan impor bungkil kedelai atau soybean meal (SBM), bahan baku utama pakan ternak, dari swasta kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga pakan sekaligus melindungi peternak dari tekanan pasar global.
Forum tersebut turut membahas sinkronisasi penyerapan hasil ternak oleh BUMN pangan untuk menjaga stabilitas harga ayam dan telur nasional.

Hadir dalam seminar itu antara lain perwakilan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), PT Berdikari (Persero), PT Agrinas, Danantara, Kementerian Dalam Negeri, hingga Direktorat Jenderal Kemendes PDTT.

Selain isu hilirisasi, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi sorotan. KPUN menilai program tersebut seharusnya dapat menjadi penggerak utama ekonomi petani dan peternak lokal.
Namun, distribusi bahan pangan untuk dapur MBG dinilai masih terlalu panjang karena melibatkan banyak perantara. Akibatnya, harga di tingkat peternak tetap rendah, sementara harga jual ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tetap tinggi.

“Harapannya seluruh kebutuhan program MBG bisa disuplai langsung dari petani dan peternak, sehingga harga di tingkat produksi lebih stabil dan tetap berada di atas biaya pokok produksi,” ujar Alvino.

KPUN juga mendorong agar perusahaan integrator besar difokuskan pada pasar modern, industri pengolahan, dan ekspor, sedangkan pasar tradisional diberikan ruang lebih besar bagi peternak rakyat dan pelaku UMKM.

Menurut Alvino, peningkatan ekspor produk unggas nasional juga perlu diperkuat agar penyerapan produksi dalam negeri semakin optimal.

“Petani dan peternak rakyat jangan sampai semakin terpinggirkan di negeri sendiri,” katanya.