Jakarta – Penguatan ekosistem sosial dan ekonomi pesantren dinilai menjadi salah satu strategi penting untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Pesantren tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan dan keagamaan, tetapi juga memiliki potensi besar untuk melahirkan pelaku usaha baru serta menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya di kawasan perdesaan.
Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam Simposium Nasional Pemberdayaan Ekosistem Sosial-Ekonomi Pesantren yang diselenggarakan di Auditorium Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI), Selasa (17/11/2026). Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat kemandirian ekonomi pesantren melalui pembangunan ekosistem pemberdayaan yang terintegrasi.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, dalam sambutannya menegaskan bahwa keberhasilan program pemberdayaan tidak cukup hanya mengandalkan komitmen pemerintah dan pemimpin yang memiliki visi baik. Menurutnya, setiap program harus didukung ekosistem yang dipersiapkan secara sistematis agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Ia mengingatkan pengalaman program Kredit Usaha Tani (KUT) pada 1998 yang digagas pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie dan Menteri Koperasi Adi Sasono. Program yang bertujuan mempercepat pemberdayaan petani tersebut justru menyisakan tunggakan kredit sekitar Rp10 triliun dalam waktu kurang dari satu tahun.
Menurut Muhaimin, persoalan tersebut menjadi pelajaran bahwa program dengan tujuan baik tetap berisiko gagal apabila tidak didukung tata kelola, pengawasan, dan ekosistem yang memadai. Bahkan, kegagalan tersebut turut berdampak pada sejumlah pihak yang terseret persoalan hukum, termasuk ulama dan kiai pengasuh pesantren.
“Pengalaman ini menjadi referensi penting ketika kita berbicara mengenai pembangunan ekonomi dan upaya mempercepat pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai pesantren memiliki modal yang kuat untuk dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi karena tidak harus memulai dari nol. Pesantren telah memiliki sumber daya manusia, jaringan sosial, aktivitas pendidikan, serta hubungan dengan masyarakat sekitar. Selain itu, para alumninya telah berkembang menjadi bagian dari ekosistem sosial dan ekonomi baru di berbagai daerah.
Karena itu, ia mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam simposium tersebut, termasuk kalangan akademisi dan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU). Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan dunia usaha diperlukan untuk menyiapkan landasan teori, pengalaman praktis, serta jaringan ekonomi yang mendukung kemandirian pesantren.
Pemberdayaan sebagai Strategi Pembangunan
Muhaimin juga mengaitkan penguatan pemberdayaan masyarakat dengan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Menurutnya, pengelolaan kekayaan alam oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab negara dalam memelihara dan memberdayakan masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 34.
Ia menilai optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dapat memperkuat kapasitas keuangan negara untuk membiayai berbagai program strategis, termasuk pemberdayaan masyarakat.
“Setiap rupiah dari APBN harus bermanfaat dan bermakna pada pemberdayaan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pemberdayaan harus menjadi strategi sekaligus cara kerja utama pembangunan nasional, bukan sekadar program tambahan. Dengan demikian, keberadaan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat diharapkan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan agenda pemberdayaan berjalan secara konsisten lintas pemerintahan.
Menurutnya, penguatan ekonomi dari bawah juga diperlukan untuk menciptakan keseimbangan struktur perekonomian nasional. Selama ini, pertumbuhan ekonomi masih banyak bergantung pada pelaku usaha besar, sementara UMKM dan pelaku usaha kecil belum sepenuhnya menjadi penopang utama perekonomian.
Oleh karena itu, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, dan sektor konsumsi perlu diikuti dengan upaya melahirkan lebih banyak pelaku usaha baru dari kalangan masyarakat bawah. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat daya tahan ekonomi sekaligus memperluas pemerataan kesejahteraan.
Pesantren dan Dana Desa Perkuat Ekonomi Masyarakat
Dalam upaya mempercepat pemberdayaan, Muhaimin mendorong integrasi pengembangan ekonomi pesantren dengan program dana desa. Ia menilai, selama sekitar tujuh tahun pelaksanaan dana desa, pembangunan masih banyak diarahkan pada penyediaan infrastruktur dan kegiatan padat karya atau cash for work.
Meski memberikan manfaat bagi masyarakat, pendekatan tersebut perlu dilengkapi dengan penguatan kapasitas ekonomi agar masyarakat desa tidak hanya menjadi tenaga kerja, tetapi juga mampu berkembang menjadi pelaku usaha mandiri.
Ia meyakini pesantren yang berada di kawasan perdesaan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi apabila diintegrasikan dengan potensi desa, dukungan pemerintah, serta jaringan usaha yang lebih luas.
Untuk mewujudkan hal tersebut, ia mendorong percepatan pembangunan ekosistem ekonomi berbasis pesantren dengan melibatkan pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan. Salah satu aspek yang perlu diperkuat adalah rantai pasok yang menghubungkan pesantren dengan UMKM, kebutuhan konsumsi, dan berbagai kegiatan ekonomi produktif lainnya.
Muhaimin juga memaparkan tiga strategi utama penanggulangan kemiskinan. Pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui subsidi, bantuan sosial, pengurangan pajak, dan peningkatan fasilitas publik. Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja. Ketiga, menghilangkan kantong-kantong kemiskinan, baik di perkotaan maupun perdesaan, termasuk di lingkungan pesantren.
Ia menyoroti masih banyak pesantren yang memberikan pendidikan secara gratis kepada sebagian santrinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pesantren juga membutuhkan penguatan ekonomi agar dapat mempertahankan fungsi sosial dan pendidikannya secara berkelanjutan.
Koperasi Pesantren Perlu Memiliki Kepemilikan Bersama
Selain penguatan aktivitas ekonomi, Muhaimin menekankan pentingnya pembenahan manajemen dan tata kelola koperasi pesantren. Salah satu aspek mendasar yang harus diperhatikan sejak awal adalah kepemilikan atau ownership.
Menurutnya, koperasi pesantren tidak seharusnya hanya dimiliki secara pribadi oleh pengasuh atau kiai, tetapi perlu melibatkan masyarakat sekitar dan berbagai tokoh yang memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan usaha.
“Kalau sudah koperasi pesantren, tetapi yang memiliki hanya kiainya, hampir pasti tidak akan berlanjut,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keberhasilan sebuah usaha tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan, sistem operasional, dan manajemen yang baik, tetapi juga oleh fondasi kepemilikan yang kuat. Tanpa keterlibatan para pemangku kepentingan, keberlanjutan usaha berisiko terganggu ketika menghadapi perubahan kepemimpinan atau persoalan internal.
Karena itu, ia mendorong pesantren membangun model kepemilikan koperasi yang lebih terbuka dengan melibatkan masyarakat luas. Bahkan, pesantren diharapkan berani menerapkan prinsip go public dalam pengelolaan koperasi agar manfaat dan tanggung jawab kepemilikannya dapat dirasakan bersama.
Muhaimin berharap pesantren tidak hanya dipandang sebagai milik perseorangan, tetapi juga sebagai aset sosial yang menjadi bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia.
Melalui penguatan kelembagaan, tata kelola, jaringan usaha, serta kolaborasi lintas sektor, pesantren diharapkan mampu berkembang menjadi pusat pemberdayaan masyarakat sekaligus penggerak ekonomi desa. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari strategi memperkuat pemerataan dan ketahanan ekonomi nasional melalui pertumbuhan ekonomi yang berangkat dari masyarakat bawah.