Jakarta, Suara Journalist KPK. Badan Pusat Statistik (BPS) melalui publikasi Direktori Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit 2022, mencatat ada  2.389.perusahaan pengelola sawit di Indonesia.
Data ini mencakup 169 perusahaan perkebunan besar negara dan 2.220 perusahaan perkebunan besar swasta, tersebar di 26 provinsi di Indonesia.

Dalam hal ekspor, sawit memberikan kontribusi besar bagi negara. Pada tahun 2024, ekspor sawit Indonesia mencapai USD14,43 miliar hingga September, menjadikannya salah satu sektor andalan ekspor nonmigas nasional. Bahkan, total ekspor sawit pada 2024 mencapai 29,53 juta ton dengan nilai ekspor mencapai US$27,76 miliar atau setara dengan Rp440 triliun.
Industri sawit menyumbang sekitar 3,5% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Selain itu, sawit juga menyerap tenaga kerja sebanyak 5,2 juta orang dan menghidupi lebih dari 21 juta jiwa.

Sektor sawit juga memberikan kontribusi pada pendapatan negara melalui penerimaan pajak dan bukan pajak. Pada tahun 2023, kontribusi industri sawit terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai 88 triliun rupiah. Jika kita memperhatikan angka-angka konstribusi sawit bagi Negara yang cukup besar tersebut, maka yang menjadi pertanyaan mendasar adalah “Apakah kontribusi Sawit untuk Negara sudah signifikan dengan jumlah perusahaan  pengelola sawit?” Pertanyaan ini sangat penting jika kita kaitkan dengan usaha Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam usaha meningkatkan pendapatan negara.  

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Ketua Investigasi Media SJ-KPK Evert Nunuhitu, yang juga adalah pemerhati keuangan Negara, menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
Catatan Investigasi SJ-KPK  terkait perusahaan sawit  di Indonesia yang mengelolah lahan diatas 20.000 hektar, hanya belasan perusahaan saja seperti : Golden Agri-Resources: memiliki lahan sawit seluas 500.000 hektar; Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) memiliki lahan sawit seluas 480.000 hektar; Salim Ivomas Pratama memiliki lahan sawit seluas 300.000 hektar; PT. Astra Agro Lestari: memiliki lahan sawit seluas 287.604 hektar; Wilmar International: memiliki lahan sawit seluas 230.000 hektar; First Resources: memiliki lahan sawit seluas 200.000 hektar;  PT. Triputra Agro Persada: memiliki lahan sawit seluas 160.000 hektar; PT Matahari Kahuripan Indonesia (Makin Group) memiliki total area lahan tertanam seluas 140.000 hektar; PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (Lonsum): memiliki lahan sawit seluas 120.000 hektar; PT.Asian Agri: memiliki lahan sawit seluas 100.000 hektar;  PT Cisadane Sawit Raya Tbk memiliki lahan sawit selus 20.067 hektar.

Selain perusahaan-perusahaan tersebut diatas, masih ada banyak perusahaan yang belum diketahui berapa luas lahan sawit yang dikelolanya , apalagi laporan keuangannya, misalnya: PT. Sawit Sumbermas Sarana; PT Mahkota Group Tbk (MGRO) yang pabrik pengolahan sawitnya ada di Sumatera Utara, Riau, dan Palembang; PT Sumber Tani Agung Resources Tbk (STAA) yang lahan perkebunan sawitna ada di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan; PT London Sumatera Tbk,  PT Sago Nauli, PT Karya Hevea Indonesia, yang memiliki lahan sawit di Sumatera Utara ; PT.Jamer Tulen di Jambi; PT Maju Perkasa Sawit di Jambi;  PT Asiatic Persada di Jambi; PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA); PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP); PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG); PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT); PT London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP), dan mash banyak lagi yang beroperasi di Kalimantan dan sulewesi.

Lebih lanjut Evert Nunuhitu mengatakan bahwa di tahun 2023 saja pendapatan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMART) sebesar  Rp66,5 triliun, PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) sebsar Rp20,75 triliun, PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) Rp16 triliun, belum lagi ribuan perusahaan sawit lainnya yang tidak terpublikasi laporan keuangannya. Hal ini berarti juga bahwa potensi pendapatan negara dari sector sawit masih sangat besar, bisa mencapai ratusan triliun rupiah yang belum diupayakan maksimal oleh menteri keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, untuk menambah pendapatan Negara.

Dengan minimnya informasi tentang perusahaan sawit dan luas lahan yang dikelolanya (kurang dari satu peren), maka masyarakat tidak akan mengetahui berapa luas sebenarnya dari lahan yang telah dipergunakan untuk perkebunan sawit, yang dampak lingkungannya telah dirasakan oleh rakyat Indonesia, seperti yang telah terjadi di Sumatera, dan hal ini juga menunjukkan bahw kinerja pemerintah disektor sawit sangat buruk, ujar evert.

Evert Nunuhitu yang juga adalah Koordinator Gerakan Masyarakat Peduli Uang Rakyat Forum Masyarakat Indonesia Emas (GEMPUR-FORMAS) mengatakan bahwa diera digitalisasi ini, pemerintah seharusnya mampu memberikan informasi yang detail tentang luas lahan yang telah digunakan untuk perkebunan sawit dan perusahaan pengelolanya, dan juga laporan keuangan dari perusahan-perusahaan trsebut, sebagai bentuk transparansi informs publik. 

Menurut Evert luas lahan yang telah ditanam sawit akan berbanding lurus dengan hasil dan jumlah uang yang seharusnya diterima Negara. Dengan minimnya informasi mengenai perusahaan-perusahaan pengelola sawit, maka Negara berpotensi kehilngan ratusan triliun rupiah setiap tahun dari sektor sawit. 
Lebih lanjut Evert mengatakan bahwa sangat mungkin telah terjadi rekayasa pada laporan keuangan yang dilaporkan prusahaan-perusahaan pengelola sawit, dan berharap menteri keuangan dapat melakukan investigasi terhadap laporan keuangan perusahaan-perusahaan tersebut, yang dapat dimulai dengan PT. Matahari Kahuripan Indonesia (Makin Group) yang beraviliasi dengan PT. Gudang Garam, yang diduga Laporan Keuangannya telah di rekayasa dan telah dipublikasikan diberbagai mass media.

Jika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa benar-benar ingin meningkatkan pendapatan negara tanpa membebani rakyat dengan kenaikan pajak, sebaiknya  dimulai dari sektor sawit, yang saat ini dituding masyarakat pamanfaatan lahan untuk sawit yang sangat besar telah memberikan kontribusi bencana banjir di sumatera, dan daeraerah lainnya.
Evert berharap menteri keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dapat berperan aktif untuk melakukan investigasi  laporan keuangan dari perusahaan pengelola sawit, untuk meningkatkan pendapatan Negara, dan agar rakyat dapat menilai apakah pendapatan yang diterima negara dari sektor sawit sudah signifikan dengan jumlah ribuan perusahaan yang dicatat negara melalui Biro Pusat Statistik (BPS).  

INV - SJ-KPK