Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa Program Sekolah Rakyat harus menjadi game changer dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memutus rantai kemiskinan di Indonesia.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Menuju Satu Tahun Perjalanan Program Sekolah Rakyat: Capaian Strategis dan Sinergi Keberlanjutan di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Rabu (29/04/2026).

“Sekolah rakyat harus menjadi game changer yang terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekolah rakyat sesuai dengan Perpres No. 120 Tahun 2025 adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penanggulangan kemiskinan dan program kesejahteraan masyarakat,” ujar Muhaimin.
Ia menekankan, Sekolah Rakyat merupakan inisiatif langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari visi besar menghadirkan pendidikan yang cepat, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat miskin.

Muhaimin juga menyebut program ini sebagai bukti konkret penggunaan APBN yang tepat sasaran untuk masyarakat miskin. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran negara diarahkan agar setiap rupiah belanja pemerintah memberikan manfaat nyata bagi kelompok yang paling membutuhkan.

“Sekolah rakyat adalah salah satu politik anggaran yang mengalami berbagai skenario baru dan perubahan luar biasa. Apa yang terjadi di balik efisiensi anggaran sejak awal adalah agar seluruh APBN berdampak langsung dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan,” tegasnya.

Hingga saat ini, tercatat 166 Sekolah Rakyat tersebar di 34 provinsi dengan menjangkau lebih dari 15.820 siswa dari keluarga miskin.
Program ini tidak hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga menghadirkan fasilitas dan ekosistem pembelajaran yang sebelumnya sulit dijangkau oleh masyarakat rentan.

“Oleh karena itu, Sekolah Rakyat selain menanggulangi dan memutus rantai kemiskinan, juga merupakan sistem pendidikan yang adaptif dan kompetitif,” kata Muhaimin.

Ia menegaskan pentingnya keberlanjutan program melalui penguatan tata kelola dan pengembangan masa depan lulusan. Menurutnya, para alumni Sekolah Rakyat harus dipersiapkan agar terhubung langsung dengan dunia kerja, dunia usaha, maupun jalur profesi strategis sesuai potensi masing-masing.

“Lulusan Sekolah Rakyat harus menjadi agen pemberdayaan. Siswa yang berbakat akan terus diberi akses yang memadai,” ujarnya.

Muhaimin juga menilai program ini tidak hanya berdampak pada anak sebagai peserta didik, tetapi menjadi pemicu perubahan dalam keluarga dan lingkungan sosial.

“Sekolah rakyat telah berjalan hampir satu tahun dan mencetak prestasi-prestasi luar biasa sehingga bisa menjadi harapan utama dalam penanggulangan kemiskinan di tanah air,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengapresiasi Muhaimin sebagai sosok yang pertama kali mendeklarasikan penyelenggaraan Sekolah Rakyat atas arahan Presiden pada awal 2025.

Ia menyebut, saat ini sudah ada 93 gedung Sekolah Rakyat dalam proses pembangunan, dengan 69 persen ditargetkan tuntas pada Juni 2026 untuk segera digunakan dalam proses pembelajaran.

Kini, pemerintah juga mulai membangun gedung permanen Sekolah Rakyat dengan kapasitas hingga 1.000 siswa yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Jika seluruh pembangunan rampung sesuai target pada Juli 2026, pemerintah akan menambah sekitar 32.000 siswa baru di berbagai kabupaten/kota.

Dengan penambahan tersebut, total peserta didik Sekolah Rakyat tahun ini diperkirakan mencapai lebih dari 49.000 siswa.