Jakarta - Puluhan pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Pasar Sunter mendatangi Balai Kota DKI Jakarta untuk memprotes skema revitalisasi pasar jaya sunter podomoro yang dinilai mencekik, sekaligus meminta perlindungan kepada Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno atas ancaman pengusiran serta klaim sepihak tunggakan biaya sewa pada Senin (31/8/2026). 

 Puluhan pedagang menggelar aksi protes di Balai Kota DKI Jakarta untuk menolak skema revitalisasi pasar jaya sunter podomoro yang membebankan tarif hingga ratusan juta rupiah per pedagang. Langkah ini diambil usai pengelola dinilai melakukan intimidasi dan menetapkan tagihan tunggakan secara sepihak di tengah sepinya aktivitas perdagangan. 

 Skema Tarif Tinggi Mencekik Pedagang Kebijakan pembaharuan fasilitas pasar tradisional di Jakarta Utara tersebut menuai penolakan keras dari para pemilik lapak. Pengelola menetapkan tarif perpanjangan hak pakai sebesar Rp49 juta per meter persegi untuk kios lantai bawah serta Rp39 juta per meter persegi untuk los atas. 

 "Tarif ini sangat tidak masuk akal di tengah kondisi pasar yang sepi pembeli. Kami bukan objek sapi perah," ujar Sutanto, Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Sunter. Polamik Utang PHP dan Revitalisasi Pasar Jaya Sunter Podomoro Selain tarif tinggi, pedagang menyoal klaim tunggakan Perpanjangan Hak Pakai (PHP) periode 2012–2026.

 Menurut pedagang, pada 2012 lalu saat audiensi dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, program revitalisasi dan perpanjangan hak pakai 20 tahun telah dibatalkan. Pedagang selama ini rutin membayar retribusi harian, kebersihan, dan keamanan melalui Cash Management System (CMS) tanpa pernah menandatangani perjanjian utang tertulis. Tindakan penetapan utang secara sepihak tersebut dinilai sebagai bentuk intimidasi oknum pegawai Perumda Pasar Jaya untuk menyingkirkan pedagang lama yang telah belasan tahun beroperasi. 

 Desakan Evaluasi Direksi dan Tenggat 14 Hari Melalui aksi pedagang pasar sunter demo balai kota, massa meminta Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno turun tangan mengevaluasi kinerja jajaran direksi Perumda Pasar Jaya serta Manager Area 13. Pedagang menegaskan tidak anti-pembangunan, tetapi menuntut transparansi dan pemutihan klaim tunggakan PHP yang dianggap tidak memiliki dasar hukum. Hasil audiensi menyepakati pihak pengelola Perumda Pasar Jaya meminta waktu 14 hari ke depan untuk memberikan keputusan resmi atas tuntutan pedagang.

 Keputusan ini menjadi penentu nasib keberlangsungan usaha puluhan pedagang dalam menghadapi polemik proyek revitalisasi pasar jaya sunter podomoro.