Terjadi perombakan besar - besaran Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemprov Sumsel saat akhir masa jabatan Gubernur menjadi tanda tanya besar masyarakat.  Apakah rolling jabatan ini karena kegagalan Pimpinan Pemprov Sumsel tempatkan orang - orangnya di PJ Kepala Daerah Kabupaten Kota dan apakah rolling jabatan ini melanggar aturan kebijakan diakhir jabatan, K MAKI angkat bicara.

"Saat ini posisi Gubernur adalah persiapan penyerahan jabatan Gubernur dan pertanggung jawaban kebijakan yang telah di jalankan", ujar Bony Balitomg Koordinator Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia.

Selanjutnya Bony Balitomg juga menyatakan, "tapi yang terlihat saat ini adalah kejar tayang kebijakan di segala lini seolah berlomba dengan waktu".

"Minggu lalu pergantian JPTP untuk 3 OPD dan di lanjutkan sekarang ini dengan pengisian jabatan yang telah di pindahkan", ucap Bony Balitong.

"Entah melanggar aturan atau tidak semua sudah di laksanakan dengan cepatnya pagi, siang dan malam seolah tiada waktu lagi", kata Bony

"Belum lagi Job fit Kadiknas Lahat ke staff ahli Prov Sumsel yang diduga tanpa proses assignment atau kato wong Palembang Basing tarok", imbuh Bony dengan tertawa lebar.

"Belum lagi event - event kejuaran seperti Popnas dan Porprov yg terkesan kejar tayang yang nantinya diduga akan bermasalah dengan tunggakan honor panitia, akomodasi dan atlit", ucap Bony dengan tersenyum simpul.

"Kita apresiasi semangat Gubernur Sumsel di akhir masa jabatan dan bila nanti ada yg salah maka kita mintakan PJ Gubernur Sumsel menganulirnya", tuntas Bony Balitong.tim sjkpk nas