Jakarta— Asosiasi Produsen Alat Dapur dan Makan (ASPRADAM) bersama Asosiasi Produsen Wadah Makanan Indonesia (APMAKI) menegaskan kesiapan penuh untuk mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Kamis (31/7), kedua asosiasi menyatakan bahwa produsen dalam negeri mampu menyuplai kebutuhan food tray secara mandiri tanpa ketergantungan impor.

Produksi nasional food tray saat ini telah menembus angka 10 juta unit per bulan dan seluruhnya telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 9369:2025. Alie Cendrawan dari PT Makmur Bersama-sama Garuda menyebutkan bahwa industri lokal telah melakukan investasi besar dalam penguatan sektor manufaktur guna memastikan ketahanan rantai pasok alat makan bagi program MBG.

Namun, di tengah kesiapan tersebut, produsen lokal menyayangkan masih maraknya peredaran food tray impor ilegal, terutama yang menggunakan bahan stainless steel (SS) tipe 201. Produk ini dinilai tidak aman karena rentan bereaksi terhadap panas dan zat asam, sehingga dapat membahayakan kesehatan konsumen dalam jangka panjang.

“Bahan SS 304 jauh lebih stabil dan aman untuk digunakan sebagai food tray,” ujar Robert Susanto, Presiden Direktur PT Bintang Matrix Indonesia. Ia menambahkan bahwa saat ini baru sekitar 12% dari total kapasitas produksi nasional yang dimanfaatkan, dan kebijakan membuka keran impor dikhawatirkan justru dapat melemahkan industri lokal.

ASPRADAM dan APMAKI mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, untuk memperketat pengawasan terhadap masuknya produk ilegal. Mereka juga meminta penegakan hukum atas pelanggaran seperti penggunaan SNI palsu, penghindaran pajak (PPN), serta peredaran barang tanpa izin edar.

Selain itu, kedua asosiasi meminta kejelasan terkait status bahan baku legal guna menjamin keberlanjutan industri nasional. Mereka menyoroti pentingnya dukungan regulasi yang adil agar produsen dalam negeri tidak terpinggirkan oleh produk asing, khususnya dari Tiongkok.

“Demi keberhasilan program MBG, produsen lokal membutuhkan perlindungan dan dukungan kebijakan yang berpihak,” tegas perwakilan ASPRADAM dan APMAKI. Industri ini dinilai memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja, memperkuat sektor UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.