Jakarta, 14 Oktober 2025 – Ratusan karyawan dan pelaku usaha hiburan malam yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Aspija) hari ini menggelar aksi damai di depan kantor DPRD DKI Jakarta, menolak dengan tegas rencana penerapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang melarang aktivitas merokok di tempat hiburan malam.

Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan sekaligus penolakan atas kebijakan yang dinilai tidak realistis dan berpotensi mematikan industri hiburan malam Jakarta, yang selama ini menjadi salah satu sektor penyumbang pajak dan lapangan kerja terbesar di ibu kota.

Wakil Ketua Aspija sekaligus Koordinator Aksi, Gea Hermansyah, menegaskan bahwa kebijakan tersebut menunjukkan ketidaksinkronan antara semangat pengendalian kesehatan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.

 “Kami bukan menolak aturan kesehatan, tetapi perda ini tidak mempertimbangkan karakter tempat hiburan yang memang berbeda dengan ruang publik biasa. Melarang total rokok di tempat hiburan sama saja membunuh ekosistem usaha kami,” tegas Gea di depan kantor DPRD DKI Jakarta.

Menurut Gea, industri hiburan malam di Jakarta mempekerjakan lebih dari 20 ribu karyawan, mulai dari pekerja bar, musisi, penari, hingga staf keamanan. Penerapan larangan merokok secara total di tempat hiburan dikhawatirkan akan menurunkan jumlah pengunjung secara drastis, mengurangi omzet, dan berujung pada PHK massal.

“Para pekerja hiburan sudah cukup terpukul akibat pandemi dan berbagai pengetatan regulasi dalam beberapa tahun terakhir. Kami baru mulai bangkit. Jika perda ini dipaksakan, banyak tempat hiburan akan tutup, dan kami yang bekerja harian bisa kehilangan mata pencaharian,” ujarnya.

Aspija, lanjut Gea, mendesak Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta untuk meninjau ulang perda tersebut dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, serta karakter khas industri hiburan. Sebagai solusi kompromi, pihaknya mengusulkan pembuatan zona khusus merokok di area hiburan malam, sehingga kepentingan kesehatan masyarakat tetap berjalan tanpa mematikan usaha.

“Kami ingin didengar, bukan dimatikan. Jakarta harus adil bagi semua sektor, termasuk industri hiburan,” tutup Gea.