Jakarta Suara Journalist KPK. Rekayasa laporan keuangan bukan lagi sekadar pelanggaran teknis akuntansi, melainkan praktik sistematis yang berkontribusi pada kebocoran pendapatan negara.
Ironisnya, meski dampaknya signifikan terhadap penerimaan pajak, persoalan ini belum terlihat menjadi perhatian serius Menteri Keuangan maupun Direktorat Jenderal Pajak. Di tengah tuntutan peningkatan penerimaan negara, pembiaran terhadap praktik ini menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas pengawasan fiskal pemerintah.

Rekayasa laporan keuangan adalah tindakan sadar dan terencana untuk memutarbalikkan kondisi keuangan sebenarnya. Modusnya beragam, mulai dari penggelembungan biaya, penyembunyian omzet, transaksi fiktif, hingga pemindahan laba ke entitas tertentu.
Praktik ini bukan kesalahan administrasi, melainkan bentuk manipulasi yang bertujuan langsung mengurangi kewajiban pajak. Ketika negara dirugikan, rekayasa laporan keuangan seharusnya diperlakukan sebagai kejahatan ekonomi, bukan pelanggaran ringan.
Manfaat utama rekayasa laporan keuangan dinikmati oleh: Perusahaan besar dan wajib pajak tertentu, yang secara sengaja menekan pembayaran pajak, Manajemen perusahaan, yang mempertahankan laba dan bonus, Oknum konsultan pajak dan akuntan, yang menjual “keahlian” untuk mengakali aturan dan Oknum aparat pengawas, yang memilih tutup mata atau bahkan terlibat langsung.

Sementara itu, pihak yang dirugikan justru negara dan masyarakat luas yang bergantung pada pajak untuk pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Secara hukum, rekayasa laporan keuangan telah diatur dan diancam sanksi berat, mulai dari denda besar hingga pidana penjara. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum sering kali lemah dan selektif. Banyak kasus berakhir pada sanksi administratif ringan atau penyelesaian damai, tanpa efek jera. Ketika hukum tidak ditegakkan secara konsisten, pelaku justru semakin berani melakukan manipulasi secara berulang.

Rekayasa laporan keuangan secara langsung menggerus penerimaan pajak. Negara kehilangan potensi pendapatan dalam jumlah besar, sementara pemerintah terus membebani masyarakat dengan pajak baru dan kenaikan tarif. Lebih jauh lagi, praktik ini Merusak keadilan fiscal, Mendorong wajib pajak patuh merasa dirugikan, Mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Ketika kebocoran ini dibiarkan, narasi defisit anggaran menjadi ironi yang diciptakan oleh kelalaian pengawasan. Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak tidak bisa terus berlindung di balik jargon reformasi perpajakan. Ketika rekayasa laporan keuangan terjadi secara luas, itu mencerminkan kegagalan sistem pengawasan.

Sudah seharusnya Menteri Keuangan melakukan Audit menyeluruh terhadap wajib pajak berisiko tinggi, Penindakan tegas tanpa kompromi dan tanpa tebang pilih, Evaluasi internal terhadap aparat pajak yang lalai atau terindikasi terlibat, Transparansi penanganan kasus agar publik mengetahui progres penegakan hukum. Tanpa keberanian politik, upaya ini hanya akan menjadi wacana. Rekayasa laporan keuangan adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan publik. Setiap rupiah pajak yang dimanipulasi berarti berkurangnya hak rakyat atas layanan negara. Pemerintah, khususnya Menteri Keuangan, harus berhenti bersikap reaktif dan mulai bertindak tegas. Jika praktik ini terus diabaikan, maka kebocoran pendapatan negara bukanlah kegagalan sistem semata, melainkan kegagalan kepemimpinan. Tanpa tindakan nyata dan transparan, rekayasa laporan keuangan akan terus menjadi penyakit kronis yang melemahkan keuangan negara dan mencederai rasa keadilan masyarakat.