,
Jayapura, Suajaournalist KPK.  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kampak Papua menyatakan dukungan terhadap langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati)...
Bengkayang, Suara Journalist KPK. DPD Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) Kalimantan Barat menyatakan belum puas terhadap penjelasan Dinas...
 "Kalbar" SuaraJournalist KPK.  Aktivitas yang diduga sebagai pengolahan kayu hasil tebangan liar kebutuhan industri pengolahan...
Muba, Suara Journalist KPK. Di duga kuat oknum kepala Desa Sungai Dua korupsi dana desa,. menurut (jaga ) terhitung dari tahun 2018 sampai tahun 2025...
Kupang, Suara Journalist KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu segera melakukan investigasi sehubungan dengan pemberian kredit Bank...
Makassar, Suara Journalist KPK  Tim penyidik kejaksaan menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan perpustakaan...
02 November 2026 | Dibaca: 22 Kali
Ribuan Dapur MBG Belum Berjalan, Mitra Pertanyakan Keseriusan BGN Menuntaskan Persoalan

 

JAKARTA – Ratusan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Jawa Barat yang tergabung dalam koordinator aksi mendatangi Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyampaikan aspirasi terkait kejelasan operasional dapur MBG serta tata kelola program tersebut. Namun, kedatangan mereka belum mendapat kesempatan untuk berdialog langsung dengan Kepala BGN.

Koordinator Aksi Mitra MBG Jawa Barat, Iman Rohiman, mengatakan pihaknya telah melakukan konsolidasi selama sekitar 20 hari dengan mengunjungi sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat guna menghimpun aspirasi para mitra.

Berdasarkan data yang dihimpun, dari sekitar 6.000 titik dapur MBG di Jawa Barat, diperkirakan 800 hingga 1.000 dapur belum beroperasi. Kondisi tersebut, menurut Iman, menimbulkan persoalan bagi mitra yang telah menginvestasikan dana untuk pembangunan dan persiapan fasilitas dapur.

"SK kami diberikan tanggal 25 Oktober, tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai operasional maupun pembayaran. Kami berharap ada kepastian agar persoalan ini tidak berlarut-larut," ujar Iman di depan Kantor BGN.

Selain persoalan operasional, para mitra juga menyampaikan keberatan terhadap sejumlah kebijakan BGN, termasuk ketentuan SPS 2 dan kebijakan moratorium dapur. Mereka menilai diperlukan evaluasi dan komunikasi yang lebih terbuka agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi mitra yang telah menjalankan kewajibannya.

Iman menegaskan, para mitra pada prinsipnya mendukung penuh program MBG yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Mereka berharap pelaksanaan program tersebut dapat berjalan optimal sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan anak-anak, termasuk di wilayah pelosok dan daerah tertinggal.

Menurutnya, kondisi dapur yang telah dibangun tetapi belum dapat beroperasi perlu segera mendapat perhatian. Sebab, di satu sisi pemerintah berupaya memperluas jangkauan program pemenuhan gizi, sementara di sisi lain masih terdapat fasilitas yang belum dimanfaatkan.

"Kami datang bukan untuk menuntut, melainkan menyampaikan masukan. Kami adalah mitra dan partner kerja, bukan pihak yang berseberangan. Kami ingin bersama-sama menyukseskan program ini. Karena itu, kami berharap aspirasi kami juga dapat diterima dan dihargai," katanya.

Ia menambahkan, upaya komunikasi dan mediasi sebenarnya telah dilakukan melalui surat resmi. Bahkan, para mitra mengaku telah mendapat fasilitasi dari pihak kepolisian dan DPR RI. Namun, hingga aksi berlangsung, mereka menilai belum memperoleh jawaban yang memberikan kepastian atas persoalan yang disampaikan.

Dalam penyampaian aspirasinya, para mitra juga menyoroti kondisi dapur MBG yang belum beroperasi di sejumlah wilayah. Mereka menyebut terdapat sekitar 5.400 titik di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum berjalan. Secara nasional, jumlah dapur yang diklaim belum beroperasi diperkirakan mencapai 13.000 titik.

Dengan asumsi investasi sekitar Rp2 miliar untuk setiap dapur, para mitra memperkirakan nilai investasi yang belum produktif tersebut mencapai puluhan triliun rupiah. Angka ini menjadi salah satu alasan mereka meminta pemerintah memberikan kepastian mengenai status dan kelanjutan operasional dapur.

Dorong Dialog dan Penyelesaian

Dalam pernyataan sikapnya, Mitra MBG se-Jawa Barat menegaskan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis. Namun, mereka meminta BGN melakukan evaluasi terhadap tata kelola program, khususnya kebijakan SPS 2, moratorium dapur, kepastian operasional, serta mekanisme pembayaran kepada mitra.

Mereka juga berharap Kepala BGN dapat membuka ruang dialog secara langsung guna mencari solusi bersama. Menurut Iman, komunikasi yang konstruktif menjadi langkah penting untuk menjaga keberlangsungan program sekaligus melindungi kepentingan seluruh pihak yang terlibat.

Para mitra menyatakan, apabila tidak ada perkembangan dalam upaya dialog, mereka mempertimbangkan menempuh jalur hukum. Bahkan, menurut Iman, sejumlah mitra dari Banten dan wilayah Jawa lainnya telah mulai mempersiapkan proses gugatan melalui pengadilan.

"Kami masih mengutamakan musyawarah dan berharap ada itikad baik untuk duduk bersama. Kami ingin persoalan ini diselesaikan secara bijak sehingga program MBG tetap berjalan dan mitra juga mendapatkan kepastian," pungkasnya.

Usai menyampaikan aspirasi, Iman mengatakan pihaknya akan kembali ke daerah masing-masing untuk berkumpul bersama keluarga sembari menunggu tanggapan dan kesempatan berdialog dengan pihak BGN.

Jl. Sunan Drajad No. 2B, Kel. Jati. Kec. Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta 13220
Telp. : 021 4786 3331
Mobile/HP : 0813.8438.7157 -

Perwakilan Jawa Tengah
Omah Journalis.
Jl. Raya Pati - Jepara
Desa Payak Barat, RT. 09/RW III. Kec. Cluwak, Kab. Pati
Kode Pos 59157. Telp/WA. : 0878 1504 0283
>