Jakarta — Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) menilai keberhasilan hilirisasi perunggasan nasional tidak bisa hanya bergantung pada industri besar semata. Daerah kepulauan dan pesisir disebut harus menjadi bagian utama dalam rantai produksi hingga distribusi pangan nasional.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pembina Aspeksindo, Sokhiatulo Laoli, dalam seminar AGRIMAT & AGRILIVESTOCK ASIA 2026 di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Menurut Laoli, selama ini wilayah kepulauan dan pesisir masih menghadapi tantangan serius, mulai dari konektivitas, distribusi logistik, hingga tingginya biaya pengiriman yang berdampak langsung terhadap stabilitas harga pangan di daerah.

“Daerah kepulauan dan pesisir tentu membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda,” kata Laoli.

Ia mengungkapkan Aspeksindo saat ini menaungi sekitar 330 kabupaten dan kota wilayah kepulauan serta pesisir, atau lebih dari 64 persen total daerah kabupaten dan kota di Indonesia. Karena itu, pemerintah daerah dinilai tidak boleh hanya menjadi pelaksana kebijakan pusat, tetapi harus terlibat aktif sejak tahap produksi, pengolahan, hingga distribusi dalam agenda hilirisasi pangan nasional.

Laoli menilai pembahasan hilirisasi pangan saat ini masih terlalu berfokus pada industri besar, sementara persoalan mendasar di daerah belum sepenuhnya terjawab. Padahal, wilayah pesisir memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Dalam forum tersebut, Laoli juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai dapat menjadi pasar tetap bagi peternak rakyat dan pelaku usaha perunggasan daerah.

“Nah, seperti pasar itu jelas sudah siap dengan program MBG. Itu tidak ragu-ragu lagi para peternak,” ujarnya.

Menurut dia, kepastian pasar menjadi faktor penting agar peternak rakyat berani meningkatkan produksi dan memperluas usaha. Selama ini, banyak peternak skala kecil berjalan tanpa jaminan penyerapan hasil produksi sehingga sulit berkembang secara berkelanjutan.

Aspeksindo, lanjut Laoli, siap menjadi penghubung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperkuat hilirisasi pangan nasional, termasuk dari sisi regulasi, legalitas usaha, hingga penentuan wilayah pengembangan peternakan.

Tak hanya itu, seminar juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, asosiasi, dan pelaku usaha dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak melalui hilirisasi perunggasan nasional.

Perwakilan asosiasi menyebut program pemberdayaan peternak tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan bersama dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan organisasi asosiasi.

“Ini harus bekerja bersama-sama. Pemerintah mendukung dari sisi regulasi, lalu pengusaha dan asosiasi juga ikut bergerak,” katanya.

Dalam program tersebut, peternak akan mendapatkan pendidikan dan pendampingan selama tujuh bulan agar mampu mengelola usaha peternakan secara profesional.

Pola pembinaan dilakukan melalui pembentukan kelompok-kelompok peternak di daerah. Setiap kelompok yang terdiri dari sembilan orang akan dibina secara intensif agar nantinya mampu menjadi mentor bagi kelompok peternak lainnya.

Skema tersebut diharapkan mampu mengubah pola peternakan tradisional menjadi usaha peternakan modern yang lebih profesional, produktif, dan memiliki daya saing.

Menutup pemaparannya, Laoli menegaskan bahwa keberhasilan hilirisasi pangan nasional hanya dapat dicapai melalui sinergi antarlembaga dan keterlibatan aktif pemerintah daerah.

“Yang penting adalah tetap kerja sama yang baik di antara semua kita,” tuturnya.