Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Susana Yambise, merasa tertantang meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tanah kelahirannya, Papua. Pasalnya, IPM di pulau paling timur Indonesia itu terbilang masih rendah.

Dari IPM tersebut, hal yang paling disoroti adalah masalah pembangunan gender. Tercatat, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku termasuk ke dalam yang terendah. Yohana membandingkan, di antara keempat wilayah tersebut, Maluku-lah yang dianggap paling lumayan di antara semuanya. Oleh sebab itu, ia memfokuskan peningkatan di tiga tempat lainnya yang masih butuh penanganan. Agar berjalan efektif, perempuan berusia 60 tahun, ingin pembangunan di sana harus tepat sasaran. Apalagi, sebagai seorang akademisi dan menteri dari Papua atau Indonesia Timur, dirinya merasa perlu mengadakan kajian khusus untuk mendapat temuan-untuk dijadikan acuan-acuan agar bisa masuk untuk membangun tanah Papua.

"Jadi bukan hanya pergi langsung memberi bantuan, lalu kembali pergi begitu saja tanpa melihat segala sesuatu yang terjadi di masyarakat, khusus masyarakat asli di tanah Papua. Harus di cek kembali bantuan yang tepat seperti apa," kata wanita asal Manokwari tersebut pada acara Workshop Hasil Penelitian Kondisi Perempuan dan Anak di Provinsi Papua di Hotel Alila, Jakarta Pusat, Jumat (14/12).

Ia pun menyambut baik, adanya kerja sama antara Kementerian PPPA dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (LIPTEK) Papua mengenai kondisi perempuan dan anak di Papua. Menurutnya, hal itu amat membantu karena kebanyakan tim peneliti ini merupakan orang-orang dari Universitas Cendrawasih Jurusan antropologi. "Mereka melakukan survei yang antropologis yang bisa melihat keadaan masyarakat di tanah Papua secara langsung khusus dalam hal penyetaraan gender," beber Yohana.

Sementara, hasil survei sebelumnya belum bisa membuat program yang akan diberikan tepat sasaran. Sebab, kata Yohana, belum ada data-data yang tepat dan akurat terutama mengenai profil perempuan dan anak.

"Jadi masih belum bisa masuk, programnya sudah ada cuma masuknya ini kan ada hubungannya dengan sosial budaya daripada masyarakat Papua. Apakah kami langsung masuk lewat satu pendekatan sosial budaya dengan mendekati dewan adat, tokoh masyarakat, atau ada strategi lain yang kami gunakan," ungkap Yohana